Anggota DPR Trauma ke Sumbar

JAKARTA - Sejumlah Anggota DPR RI asal Sumatera Barat (Sumbar) mengaku trauma mengunjungi Sumatera BaratPenyebab trauma tersebut, sebagaimana yang diungkap oleh Anggota Komisi VI DPR, H Refrizal, bukan karena Sumbar sebagai daerah rawan gempa, tapi terlebih karena sulitnya untuk bertemu dengan pengambil keputusan di sana

BACA JUGA: KPUD Diminta Rajin Komunikasi dengan Muspida

"Pengalaman terakhir, sekitar 1 bulan yang lalu, dimana saya dengan Ketua DPR Marzuki Alie kunjungan kerja ke Sumbar dan gagal bertemu gubernur," kata Refrizal, saat berdiskusi dalam Forum Komunikasi Anggota DPR dan DPD asal Sumbar, di ruang rapat Ketua DPD, dipimpin Irman Gusman, di Senayan Jakarta, Selasa (13/4).

Kunjungan kerja ketua dengan sejumlah Anggota DPR asal Sumbar ke Kota Padang itu lanjutnya, terbilang penting dan strategis untuk rakyat Sumbar karena kita akan mebicarakan soal penanganan pasca gempa bumi Maret 2007 dan September 2009 yang sudah mulai meresahkan masyarakat"Hasilnya nol besar, karena kami gagal mendengar langsung perkembangan terkini soal penanganan bencana alam di Sumbar," tegas Refrizal.

Pengalaman serupa ternyata juga dialami oleh Anggota Komisi V DPR asal Sumbar, Mulyadi

BACA JUGA: Putusan MK Tak Berlaku Surut untuk Pilkada

"Akibatnya, kalau kita mengajak teman-teman kita yang bukan dari dapil Sumbar berkunjung ke Sumbar banyak yang menolak dengan cara mencari berbagai alasan," ungkap Mulyadi dari Fraksi Partai Demokrat itu.

Alasan mereka, lanjut Mulyadi sama, yakni tidak akan pernah bisa bertemu dan mendengarkan keterangan gubernur tentang Sumatera Barat pasca gempa bumi dan dorongan apa yang harus diberikan oleh DPR-RI selaku pemegang hak budget negara.

Padahal jauh hari sebelum kunker, kata Mulyadi dan Refrizal, pihak kesekjenan DPR RI sudah menyurati gubernur terlebih dahulu dan bahkan karena alasan kesibukan gubernur, kami pun menyerahkan jadwal bertemu gubernur kepada protokler setempat"Tapi hasilnya tetap sama, kami tidak berhasil bertemu gubernur."

Di sisi lain, kata Mulyadi yang juga Wakil Ketua Komisi Infrastruktur itu, dari hasil kunjungan kerja kami ke berbagai pelosok di Sumbar tersebut terungkap bahwa masyarakat dan pelaku usaha sangat membutuhkan perbaikan dan penambahan infrastruktur

BACA JUGA: Pencalonan Artis Terganjal Aturan Baru

"Tapi teramat sulit bagi Anggota DPR asal Sumbar untuk memenuhinya karena dalam mekanisme kunjungan kerja mengisyaratkan untuk bertemu dengan gubernur selaku penanggung jawab daerah," tegasnya.

Terlebih pasca gempa bumi 30 September 2009 lalu yang secara fakta masyarakat Sumbar itu sangat memerlukan perhatian dan bantuan khusus dari pemerintah pusat"Posisi itulah yang akan dimainkan oleh DPR dan DPD agar pemerintah melalui kementerian terkait bisa sedikit berpihak kepada daerah dan rakyat Sumbar yang saat ini masih berkutat menormalisasi kehidupannya," kata Mulyadi.

Sementara Azwir Dainy Tara dari Partai Golkar selain mengungkapkan kekecewaan yang sama juga melihat pemerintahan provinsi Sumbar itu aneh"Sudahlah miskin dari sisi pendapat, sombong lagiBanyak niat baik kita dari parlemen ini untuk memperjuangkan anggaran bagi Sumbar tiba-tiba kandas," tegasnya.

Walaupun demikian, Azwir tetap berharap agar semua anggota legislator asal Sumbar untuk sama-sama melepaskan jaket partai dan fraksi masing-masing“Sikap politik kita sama yakni kita berjuang untuk rakyat Sumbar sajalah, terutama pasca gempa ini yang membutuhkan dana sangat besar,” kata Azwir(fas/jpnn

BACA ARTIKEL LAINNYA... Kubu Anas Klaim Unggul di Sulawesi