jpnn.com, JAKARTA - Aksi walk out mayoritas fraksi di DPRD DKI Jakarta ketika PSI menyampaikan pandangan dalam sidang paripurna dinilai sebagai sesuatu yang ironis. Seharusnya sikap walk out tersebut digunakan sebagai upaya satu fraksi atau anggota dewan yang memiliki perbedaan sikap dengan mayoritas.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus mengatakan, walk out umumnya dilakukan oleh kelompok minoritas di parlemen yang mempunyai sikap berbeda atas sebuah kebijakan dan tak mau tercatat sebagai bagian dari kelompok mayoritas yang mengesahkan sesuatu. Dengan kata lain walk out merupakan bentuk perlawanan minoritas atas mayoritas dalam proses pengambilan keputusan.
BACA JUGA: Diprotes Sesama Anggota DPRD, PSI Malah Panen Dukungan Rakyat
"Walk out di DPRD biasanya dilakukan oleh fraksi atau anggota DPRD yang memilikki perbedaan sikap dengan mayoritas anggota. Ketika merasa sikapnya pasti akan kalah dalam pengambilan keputusan, maka langkah walk out bisa menjadi pilihan politik agar 'membebaskan' diri atau fraksinya dari beban politik yang akan timbul pasca keputusan diambil DPRD," katanya di Jakarta.
Dia menjelaskan, walk out bisa juga dikatakan sebagai pengakuan akan ketakberdayaan fraksi dengan kekuatan minoritas yang merasa tak mampu mempengaruhi keputusan akhir karena jumlah yang tak memadai dibandingkan dengan fraksi pendukung.
BACA JUGA: Walk Out Saat PSI Bicara, Anggota DPRD DKI Disebut Pertontonkan Dagelan
"Apa yang terjadi di DPRD DKI justru sebaliknya. Walk out dilakukan oleh kekuatan mayoritas di parlemen (DPRD DKI) untuk melawan kekuatan minoritas yang direpresentasikan oleh PSI. Inilah yang nampak ironis. Bagaimana bisa kelompok yang dominan justru meninggalkan ruangan sidang hanya karena PSI yang lemah secara jumlah suara sedang membacakan pandangan mereka?" tegasnya.
Lucius menerangkan, suara PSI tentu saja tak akan sebanding dengan kekuatan fraksi-fraksi yang walk out. Apapun sikap PSI atas RKT yang dinilai pemicu perbedaan sikap, dia menambahkan, tak akan berpengaruh pada keputusan akhir jika fraksi-fraksi lain bulat mendukung usulan kenaikan anggaran.
BACA JUGA: Minta Anies Lawan DPRD, PSI Ungkit Kisah Keberanian Ahok
Selain itu, aksi walk out dianggap menunjukkan jumlah fraksi yang banyak belum tentu dominan dalam memengaruhi keputusan akhir. Kekuatan besar di parlemen belum tentu punya tenaga dan keberanian yang mampu menekukkan kelompok kecil.
"Walk out mayoritas fraksi di DPRD DKI seolah-olah mengatakan ketakberdayaan mereka di hadapan PSI. Mayoritas fraksi nampak sebegitu lemahnya sehingga harus memutuskan keluar dari ruangan rapat dengan hanya meninggalkan PSI yang berada di dalam ruangan rapat," ujarnya.
"Jadi aksi walkout alih-alih akan mengembalikan kebesaran fraksi-fraksi yang melakukannya, malah justru kian mengerdilkan mereka karena makin menegaskan keinginan besar mereka untuk mendapatkan tambahan tunjangan. Sehingga bagi mereka PSI adalah malapetaka yang tak pantas bagi semua mimpi indah sekaligus rakus akan tunjangan fantastis yang telah dirancang melalui RAPBD," tutup Lucius.
Diketahui sebelumnya, dalam rapat Raperda tentang perubahan Perda nomor 1 tahun 2015 di gedung DPRD DKI Jakarta Senin (14/12), sejumlah fraksi melakukan aksi walkout ketika PSI mendapatkan giliran berbicara menyampaikan pandangan umumnya. Aksi walkout diduga sebagai respon atas sikap PSI menolak kenaikan RKT dan Gaji DPRD DKI Jakarta. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil