Anggota Parlemen Australia kini disarankan tidak menggunakan uang negara untuk menyewa heli jika perjalanan mereka hanya jarak dekat. Istilah "tunjangan jabatan" juga perlu digantikan dengan "pengeluaran kerja" sehingga mencerminkan penggunaan uang rakyat.
Demikian terungkap dalam review yang dilakukan pemerintah terhadap tunjangan para politisi Australia. Review ini dilakukan menyusul skandal sewa heli yang dilakukan mantan Ketua DPR Bronwyn Bishop, yang kemudian mengundurkan diri gara-gara kasus tersebut.
BACA JUGA: Pengacara yang Diduga Ditembak Mafia Dimakamkan di Melbourne
Sumber ABC menyebutkan tahun lalu Bronwyn Bishop menghadiri acara Partai Liberal di Geelong, sekitar satu setengah jam perjalanan darat dari Kota Melbourne.
Namun Bishop tidak menggunakan mobil dinas ke sana, melainkan menyewa heli pulang-pergi dengan biaya 5 ribu dollar (sekirar Rp 50 juta) yang kemudian dibebankan ke kas negara.
BACA JUGA: Terluka Parah, Pria Tasmania 91 Tahun Ini Baru Dioperasi Setelah 48 Jam
Dia belakangan Bishop mengembalikan dana tersebut disertai bunganya, dan tidak lama setelah itu menyatakan mundur dari jabatannya di tengah kuatnya desakan partai oposisi.
Sehari setelah mundurnya ketua DPR, Tony Abbott yang saat itu menjabat perdana menteri mengumumkan dilakukannya review terhadap tunjangan politisi.
BACA JUGA: Kian Lebar Kesenjangan Minat Murid Baru di Sekolah Unggulan dan Tidak
Hasil review itu kini mengusulkan "jika tidak ada alasan yang kuat, helikopter tidak boleh disewa untuk dipakai dalam perjalanan jarak dekat".
Disarankan pula bahwa Departemen Keuangan mengganti istilah "tunjangan jabatan" dengan "pengeluaran kerja" agar lebih mencerminkan adanya penggunaan uang rakyat.
Namun review ini mengakui bahwa para politisi tersebut, baik dari faksi pemerintah maupun oposisi, non-faksi dan independen, dituntut untuk banyak melakukan perjalanan yang tentunya butuh biaya.
Sejumlah rekomendasi dalam review ini memerlukan persetujuan parlemen untuk diberlakukan karena menyangkut perubahan UU.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Warga Timor Leste Tuntut Australia Negosiasikan Batas Maritim