jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Suharso Monoarfa akui Indonesia punya masalah besar terkait pajak. Menurutnya, aturan perpajakan di Indonesia memang terkenal tidak bersahabat.
"Pemerintah sedang menyiapakan agar tax ini friendly. Karena semua pasti akan beranggapan peraturan di Indonesia tidak tax friendly," kata Suharso dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (26/9).
BACA JUGA: Politikus Golkar: Asumsi Pertumbuhan Ekonomi 2016 Realistis
Selain aturan yang tidak bersahabat, perpajakan di Indonesia juga dipenuhi praktik kecurangan. Dua hal itu berimbas pada rendahnya kepatuhan masyarakat maupun korporasi untuk memenuhi kewajiban menyetor pajak ke negara.
Sebagai solusi, lanjut politikus PPP ini, pemerintah akan menerapkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Selain itu, ada sejumlah kebijakan lainnya yang bersifat memberi insentif kepada kalangan penggusaha.
BACA JUGA: Gawat! Penerimaan Pajak Masih Jauh dari Target
"Wapres (Jusuf Kalla) kemarin bilang devisa hasil ekspor diberi insentif. Apakah yang diterbitkan pemerintah itu baik untuk menarik rupiah, ini yang perlu kita lihat," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi XI DPR M Misbakhun mengatakan bahwa relaksasi pajak penting dilakukan. Menurutnya, target penerimaan pajak layak diturunkan demi memberi insentif pada dunia usaha.
BACA JUGA: Wow, Kini Investasi Makin Gampang Karena Ini
Masalah pajak ini, lanjut Misbakhun, sekarang tengah dibicarakan Komisi XI dengan pemerintah dalam pembahasan APBN 2016. "Kita akan melakukan koreksi terkait penerimaaan, kita akan melihat based on relaksasi. Jika menaikan pajak maka dunia usaha akan mati," ujar politikus Golkar itu. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Asyik! Mitra10 Hujan Promo Dari Cashback hingga Diskon Gede
Redaktur : Tim Redaksi