jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah forum tenaga honorer menyampaikan aspirasi terkait pengangkatan non-ASN jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK kepada Komisi II DPR RI di Senayan, Rabu (19/6).
Para honorer menyampaikan keluhan mengenai tipisnya peluang mereka ikut seleksi PPPK 2024 lantaran tidak masuk dalam database BKN.
BACA JUGA: Komisi II DPR Menerima Daftar Nama Honorer Non-Database BKN
Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FKHN) Sepri Latifan mengatakan, sudah beberapa kali MenPAN-RB Azwar Anas mengatakan bahwa hanya honorer yang masuk database BKN yang bisa diangkat menjadi PPPK.
Menurut Sepri, mekanisme pengangkatan yang seperti itu jelas tidak adil karena masih banyak honorer yang sudah lama mengabdi, tetapi tidak masuk database BKN.
BACA JUGA: Jutaan Honorer Menanti Pendaftaran PPPK 2024, Pak Ahmad Sudah Ceria
“Padahal ada yang sudah belasan tahun hingga 20 tahun mengabdi,” kata Sepri saat rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6).
Sejumlah forum pegawai non-ASN atau honorer yang hadir antara lain Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FHKN), Aliansi Honorer Nasional (AHN), Ikatan Bidan Indonesia, hingga Forum Penyuluh Nusantara.
BACA JUGA: Sebegini Jumlah Honorer di Database BKN Tidak Terakomodasi PPPK 2024
Rapat dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.
Sepri menjelaskan, honorer yang masuk database BKN 2022 merupakan honorer yang sumber penggajiannya dari APBN/APBD.
Adapun honorer yang tidak masuk database BKN karena gajinya bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) atau BLU Daerah.
Karena itu, dia menilai pemerintah tidak bijak jika hanya honorer yang masuk database BKN saja yang diangkat jadi PPPK.
Lebih lanjut, Sepri menceritakan bahwa pihaknya sudah beraudiensi dengan BKN terkait masalah ini.
Pihak BKN, kata Sepri, telah memastikan bahwa database BKN sudah dikunci, tidak bisa ditambah lagi dengan data honorer yang sebelumnya belum terdata.
Artinya, tertutup peluang bagi honorer non-database untuk bisa diangkat jadi PPPK.
“Sudah tidak bisa ditambahkan,” ujar Sepri.
Merespons penjelasan Sepri, Junimart Girsang dengan kalimat singkat mengatakan,” Kalau tidak bisa ditambahkan, serahkan ke kami.”
Pernyataan politikus PDIP itu langsung disambut tepuk tangan para honorer yang hadir di ruang rapat.
Junimart sebelumnya mengatakan bahwa Komisi II DPR akan segera mengagendakan rapat dengan MenPAN-RB Azwar Anas untuk membahas masalah pengangkatan honorer jadi PPPK. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu