jpnn.com, SURABAYA - Dua minggu ini, DPRD Kota Surabaya sedang membahas laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun 2020.
Anggota Pansus LKPJ Tahun 2020 Alfian Limardi memiliki beberapa catatan khusus, di antaranya tidak tercapainya indikator makro seperti ekonomi yang terkontraksi lebih dari empat persen, meningkatnya angka pengangguran terbuka, dan angka kemiskinan akibat pandemi Covid-19.
BACA JUGA: Kemnaker Dukung Langkah Pemda Turunkan Pengangguran, Begini Caranya...
Dewan Komisi B Fraksi PSI itu menyarankan untuk pemulihan ekonomi. 58 UMKM di Surabaya sangat besar potensinya dibangkitkan kembali.
"UMKM yang perlu menjadi prioritas yakni mereka yang bergerak pada lapangan usaha penyediaan akomodasi, makan minum, perdabganan besar atau eceran, reparasi mobil motor, dan industri pengolahan." tutur Alfian secara tertulis, Minggu (18/4).
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Minta MenPAN RB Pastikan Pembubaran 19 Lembaga Tak Menambah Angka Pengangguran
Ketiga lapangan usaha itu menopang perekonomian Surabaya dan mampu menyerap tenaga kerja yang surplus. Alfian memerinci, pada tahun 2020, ada sekitar 50% target UMKM yang dibina pemasarannya dan sekitar 8% target usaha mikro yang mendapat akses permodalan.
Untuk itu, pemanfaatan pemasaran melalui layanan digital perlu ditingkatkan, misalnya kolaborasi dengan virtual exhibition yang menjajakan produk UMKM.
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Beberkan Tantangan Penempatan Kerja, Salah Satunya Pengangguran Terdidik
"Pemkot Surabaya perlu hadir memperluas kerja sama dengan BUMN, BUMD, lembaga keuangan, maupun swasta melalui program CSR-nya,"tutur dia.
Tujuannya, sambung Alfian, memberikan pelatihan pengelolaan keuangan untuk mempermudah akses permodalan agar UMKM yang selama ini unbankable meningkat statusnya menjadi bankable.
"Perlu adanya peningkatan literasi keuangan berupa financial technology (fintech). Fintech mampu mengisi pelayanan bagi UMKM yang unbankable” lanjut dia.
Meski begitu, Alfian mengapresiasi Pemkot Surabaya yang sudah mampu meningkatkan kualitas hidup manusia, mewujudkan ketertiban dan ketentraman kota serta lingkungan hidup yang berkualitas.
Selanjutnya memuwujudkan permukiman yang layak huni dan berkecukupan, menurunkan durasi genangan banjir, dan meningkatkan pelayanan pembangunan serta pelayanan utilitas kota secara terpadu.
"Hal itu nampak dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang lebih dari 100%”, pungkas Alfian. (mcr12/jpnn)
Redaktur & Reporter : Arry Saputra