jpnn.com - JAKARTA--Langkah pemerintah mengangkat tenaga honorer kategori dua (K2), disebut-sebut menabrak beberapa undang-undang. Di antaranya adalah UU Guru dan Dosen, UU mengenai tenaga kesehatan, dan UU Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Pengangkatan honorer K2 ini menabrak beberapa UU. Selain itu akan terjadi perlambatan kualitas PNS," tegas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Senin (5/10).
BACA JUGA: Ini Kabar Terbaru Pencarian Penumpang Aviastar
Direncanakan pembahasan nasib honorer K2 akan dilaksanakan pekan ini. Nantinya rapat terbatas yang dihadiri sejumlah menteri terkait seperti Menteri Keuangan, MenPAN-RB, Kepala BKN, dan beberapa lainnya lagi, akan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.
"Karena konsekuensinya besar, makanya Presiden yang akan pimpin langsung. Kalau Presiden memutuskan semuanya bisa diangkat, berarti negara harus siap menyediakan anggaran 24 triliun," tegasnya.
BACA JUGA: Bangkit Lagi, Ini Pesan Panglima Besar Jenderal Soedirman
Selain itu, pertimbangan lainnya adalah honorer K2 yang diangkat seperti tenaga guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya, banyak berpendidikan SMA.
BACA: Honorer K2 Mulai Berburu Kartu Registrasi Tes CPNS 2013
BACA JUGA: Denny Indrayana: Itu Inovasi, Bukan Korupsi...Tanya Saja Ahlinya
"Nah ini kan jelas bertentangan dengan UU Guru dan Dosen, UU yang mengatur tentang tenaga kesehatan. Makanya ini harus dibahas bersama agar tidak ada kesalahan kelak yang bisa menyebabkan kerugian negara," bebernya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Denny Indrayana Digarap Polisi Lagi
Redaktur : Tim Redaksi