BACA JUGA: Hotel Harus Pajang Batik, Keris dan Wayang
Tapi setelah 100 hari pertama masa kerjanya, presiden saya kira tentu akan menggunakan isu reshuffle kabinet untuk meredam hak angket," kata Yunarto Wijaya, di Jakarta, Kamis (19/11).Langkah presiden tersebut, lanjut Yunarto, pasti akan efektif karena dari awal partai koalisi sudah memperlihatkan sikap kritis terhadap komposisi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II
BACA JUGA: Hendarman Janji Tindak Jaksa Nakal
“Intinya begini, sikap kritis fraksi dalam proses hak angket hanya sebatas pada upaya mendongkrak bargaining position karena koalisi yang dibangun dinilai belum adil menurut perspektif politik."Dia juga memberikan apresiasi tinggi terhadap beberapa elemen masyarakat yang sangat antusias bahwa kali ini DPR benar-benar akan melaksanakan hak angket
BACA JUGA: MUI Belum Sikapi Film Kiamat 2012
Namun saya tetap dalam posisi pesimis bahwa hak angket ini akan bergulir mulus sesuai dengan tujuan awalnya membuka tabir kasus skandal Bank Century,” tegasnya.Secara politis, lanjutnya, masyarakat sah saja manaruh harapan pada anggota dewanTapi ada satu hal yang juga harus dimaklumi bahwa para anggota DPR baru itu juga akan benturan dengan kepentingan parpolnyaContoh terkini soal kasus dugaan kriminalisasi anggota KPK"Sikap kritis yang diharapkan oleh masyarakat menjadi tenggelam dalam pujian dan tepuk tangan para anggota komisi III yang menjadikan aspek koridor hukum sebagai alasannya."
Selain itu, Yunarto Wijaya juga mencatat beberapa anggota DPR yabng diduga terlibat dalam kasus-kasus hukum tertentu, seperti ditangkapnya Dimyati Natakusuma dari fraksi PPP“Belum lagi beberapa anggota DPR dari PDIP yang namanya disebut-sebut dalam kasus penyuapan oleh Miranda Gultom dalam hal pencalonan Deputi Senior Gubernur BISecara logika, agak sulit untuk bisa mengharapkan sebuah kasus "Kotor" bisa diselesaikan oleh tangan-tangan yang mungkin juga "Kotor",” jelasnya.
Dia juga mengungkap beberapa catatan perjalanan angket DPR yang tak jelas ujung-pangkalnyaLihat bagaimana proses penyikapan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan BBM"Pada kenaikan BBM I (Maret 2005), sebagian besar fraksi menolak terhadap kebijakan ini, berbeda jauh dengan sikap fraksi pada kenaikan BBM II (Oktober 2005) dimana fraksi-fraksi yang sebelumnya menolak beranjak menjadi menerima (ada yg dengan catatan), terkecuali PDIPLalu kenaikan ketiga (Juni 2008) dimana mayoritas fraksi kemudian cenderung untuk menolak kebijakan pemerintah lagi."
Ini sulit diterima akal sehat, mengingat isu kenaikan BBM ini berhubungan dengan isu ideologis yang berkaitan dengan keterpihakan kepada rakyat"Kritik keras terhadap isu neoliberalisme yang ditandai dengan pencabutan subsidi (termasuk BBM) pada rakyat ternyata tidak diimplementasikan DPR untuk membela kesulitaan rakyatTidak satu partai pun yang memiliki sikap ideologi secara jelas dalam hal menjalankan fungsinya sebagai legislator,” jelasnya.
Demikian juga soal Lapindo, suara-suara keras yang muncul secara individu di beberapa partai, ternyata tidak berjalan linier dengan dukungan fraksi secara formal"Hampir semua fraksi bersuara datar menyikapi penderitaan rakyat Sidoardjo ituIni sangat menggelikan karena di koran anggota dewan bersuara keras sementara di DPR tenang-tenang saja," imbuh Yunarto Wijaya(fas/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menteri Malah Kritik Reformasi Birokrasi
Redaktur : Tim Redaksi