JAKARTA--Kebijakan reformasi birokrasi yang diterapkan secara bertahap di seluruh kementrian/lembaga, justru mendapat kritikan tajam dari Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (PAN-RB) EE MangindaanMantan Ketua Komisi II DPR itu mengingatkan, kebijakan reformasi birokrasi yang terus digulirkan ini harus memiliki ukuran dan target kinerja yang jelas serta akuntabel
BACA JUGA: Banding, Ismunarso Tetap 9 Tahun
Tidak hanya sekadar tataran konsepsi dan pencitraan."Banyak yang meneriakkan reformasi birokrasi, tapi kebanyakan hanya jago konsep saja
Dia menegaskan, reformasi birokrasi yang nantinya akan dilakukan di seluruh departemen/lembaga, harus terimplementasi secara substantif dan komprehensif
BACA JUGA: Usul, Peran Kantor Kecamatan Diperkuat
Untuk itu dalam pelaksanaan program kerja setiap instansi pemerintah harus didasarkan pada indikator kerja yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkanBACA JUGA: Australia Pendaftar Pertama
Reformasi juga tidak akan selesai hanya lewat forum-forum diskusi," ujarnya.Dalam mempercepat reformasi birokrasi, lanjut Mangindaan, telah disusun Rancangan Grand Design Reformasi Birokrasi 2005-2025Sedangkan untuk memberikan arah dan tahapan operasional juga disusun Pedoman Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk penyusunan juklak/juknis sebagai landasan teknis operasional pelaksanaan reformasi birokrasi
Seperti diketahui, reformasi birokrasi sudah diterapkan di sejumlah departemen/lembaga, seperti Depkeu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA)Untuk 2010, rencananya dilaksanakan di 13 Kementerian/Lembaga yakni Kepolisian, TNI , Kejaksaan, Pertahanan, Departemen Hukum dan HAM, Kantor Menko Perekonomian, Kantor Menko Kesra, Kantor Menko Polhukam, Kantor Meneg PAN, Kantor Meneg PPN/Bappenas, Lembaga Administrasi Negara, Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)(esy/JPNN)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pegawai Daerah Hanya Mikir Kenaikan Gaji
Redaktur : Soetomo