JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Cecep Effendi, menyatakan, jika usulan Pansus Angket Mafia Pajak lolos pada paripurna DPR besok (22/2), sebaiknya pimpinan pansus angket tidak berasal dari Fraksi Partai Golkar atau Fraksi Partai DemokratAlasannya, kedua fraksi tersebut tidak layak memimpin pansus karena masing-masing punya kepentingan yang rawan disalahgunakan.
“Saya rasa jika pansus angket pajak ini lolos, sebaiknya pansus pajak diketuai oleh anggota Fraksi PDI-P atau Gerindra
BACA JUGA: Akbar: Angket Penting Ungkap Mafia Pajak
Jangan Golkar karena dari awal dia sudah punya agenda tersendiri yakni menyelamatkan ketua umumnya," ujar Cecep di Jakarta, Senin (21/2).Jika Golkar tetap ngotot, maka masyarakat akan melihat inkonsistensi sikap Golkar
BACA JUGA: MK Tolak Gugatan Pilkada Grobogan
Oleh karena itu ketika kini Partai Golkar dan Ketua Umumnya menjadi sasaran dalam kasus mafia pajak, maka Golkar seharusnya malu untuk meminta jatah memimpin pansus itu, terang Cecep
Meski demikian Cecep juga menyarankan pembentukan Pansus Angket Mafia Pajak menjadi pembelajaran bagi Demokrat
BACA JUGA: Para Menteri tak Tahu Maunya Presiden
Menurutnya, momentum itu harus menjadi titik balik bagi Partai pemenang Pemilu 2009 itu untuk menjalankan koalisi yang sehatJika Golkar dan PKS yang selama ini duduk di Sekretariat Gabungan (Setgab) Parpol namun selalu mengganggu pemerintah, maka sepantasnya kedua partai itu didepak dari koalisi.“Sudah banyak ketidakpatuhan kedua partai itu terhadap keputusan pimpinan koalisi dan mempermainkan Demokrat, termasuk mendukung angket pajakInilah saatnya bagi Demokrat dan SBY untuk memutuskan tali koalisi karena sikap mereka yang tidak konsisten terhadap koalisi,“ ujar Cecep, kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/2).
Menurut Cecep, sikap yang diperlihatkan Golkar dan PKS dalam menjalankan koalisi di negara demokrasi sangat aneh karena selalu berseberangan dengan Demokrat“Untuk mengadapinya, saya kira Demokrat harus berhitung rasionalHarus dihitung, mana yang banyak antara berseberangan dengan mendukungKalau lebih banyak berseberangan dengan koalisi, silahkan Demokrat ambil sikap,” tegasnya.
Khusus PKS, Cecep melihatnya sebagai parpol yang punya agenda tersendiri sesuai dengan ideologinya“Untuk jangka panjang, garis kebijakan jelas konsistenTapi untuk jangka pendek, mereka jadi bagian dari koalisi," imbuhnya.
Akibatnya, lanjut Cecep, masyarakat melihat PKS sering berada di luar kesepakatan koalisi“Karena kebijakan akhir PKS itu bukan pada pengurus DPP-nya tapi pada Majelis SyuroMereka lebih loyal kepada Majelis Syuro dibanding kepada koalisi," ulasnya.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tantowi Yahya Kesal Ditelpon Bank Asing
Redaktur : Tim Redaksi