JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR RI, dari Fraksi PPP, Ahmad Muqowam menyatakan, keluhan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap instruksinya yang tidak jalan pada level bawahannya merupakan bentuk kekecewaan yang seharusnya menjadi perhatian para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Saya merasakan kebijakan di lingkungan pertanian dan kelautan belum menunjukkan tanda-tanda keberpihakan kepada petani dan nelayan yang merupakan lini terdepan dalam mensejahterakan rakyat,” kata Muqowam, menjawab wartawan di Jakarta, Senin (22/2).
Seperti diketahui, Presiden SBY dalam sidang kabinet di Istana Bogor tampak kecewa terhadap langkah-langkah yang dilakukan pembantunya karena tidak sesuai dengan yang telah disetujui dalam rapat-rapat kabinet sebelumnya.
Menurut Ahmad Muqowam, hal itu menunjukkan instruksi presiden tidak dapat ditangkap oleh para pembantunya, sehingga menteri atau pejabat mencari jawaban sendiri-sendiri.
“Bisa jadi instruksi terlalu general sehingga tidak tertangkap secara jelas apa maunya Presiden sehingga menimbulkan multitafsir,” ujar Muqowam yang juga Ketua DPP PPP Bidang Politik.
Bahkan Muqowam mengkhawatirkan, intstruksi yang tidak jalan itu ditangkap secara politis oleh menteri-menteri yang berasal dari partai politik sehingga muncul deviasi yang bermuatan politik.
Muqowam yang komisinya membidangi pertanian, kelautan, kehutanan itu mengingatkan, saat ini kebijakan khususnya yang menyangkut pertanian dan kelautan terkesan ambigu alias standar ganda"Di satu sisi Presiden melakukan upaya-upaya mengangkat kultural petani, namun disisi lain Menteri Perdagangan terus mengeluarkan kebijakan impor beras, impor kedelai, impor gula, bahkan cabai pun impor," ungkapnya.
Sementara di bidang perikanan dan kelautan, tampak terasa kurangnya proteksi terhadap nelayan dan kesejahteraan masyarakat
BACA JUGA: Tantowi Yahya Kesal Ditelpon Bank Asing
Padahal, karakteristik kita adalah lautBACA JUGA: Demokrat: Hak Angket Halangi Kerja KPK
Tapi perhatian kita kurang di bidang ini, sehingga udara dan air lebih banyak dikuasai oleh negara tetangga Singapura dan Malaysia, ini sungguh ironis,” ujarnya.Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pembukaan Rapat Kerja Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Raker P3EI) di Istana Bogor, Senin (21/2) pagi, mengeluhkan birokrasi dan beberapa regulasi sebagai dua dari lima faktor yang selama ini menghambat jalannya pembangunan
Presiden memberi contoh, sebuah rencana A yang diputuskan dalam sidang kabinet dan dimengerti oleh menteri
BACA JUGA: Demokrat Kembali Ingatkan Setgab
Namun ketika mengalir ke kementerian bersangkutan, berhenti tanpa berita karena didiskusikan kembali oleh eselon I atau II."Ini salah besarBoleh diargumenkan, birokrasi, kalau itu bertentangan dengan undang-undang dasar atau undang-undang lainnya, bukan karena 'ah saya tidak mau begitu maunya begini'," kata Presiden(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sering Gelar Rapat, Tapi SBY Ngaku Kenyang Janji Kosong
Redaktur : Tim Redaksi