jpnn.com - JPNN.com - Sebelum dicalonkan sebagai gubernur, Anies Baswedan telah memulai reformasi birokrasi di Kemendikbud melalui penerbitan Neraca Pendidikan Daerah.
Maka dari itu, calon gubernur DKI Jakarta itu bertekad membuat birokrasi di Jakarta lebih transparan.
BACA JUGA: Gelar Aksi Simpatik, Gadis Ahok Bagikan Sapu Ijuk
Anies mengatakan, transparansi neraca pendidikan daerah itu perlu, untuk membuka mata semua pihak agar turut mengawasi alokasi anggaran pendidikan.
"Di dalamnya ada sumber daya yang masuk yaitu APBN dan APBD. Serta ada catatan outputnya," tutur Anies.
BACA JUGA: Sandiaga: RT/RW Berperan Penting Menangkal Terorisme
Rektor Universitas Paramadina Jakarta 2007-2014 itu menerangkan, output yang dicatat dalam neraca itu banyak sekali.
Mulai dari angka buta aksara, kualitas infrastruktur pendidikan, kompetensi guru, indeks integritas ujian nasional, dan sebagainya.
BACA JUGA: Anies-Sandi Janji Beri Perhatian pada Industri Film
Jika ada yang merasa output dan sumber daya yang masuk ke daerah tidak sebanding, masyarakat bisa menuntut ke pemda atau DPRD setempat.
"NPD juga membuat seluruh pihak ikut berpartisipasi sebagai bagian dari reformasi birokrasi," kata Anies.
Inisiator Indonesia mengajar itu memang menginginkan ada keterbukaan informasi yang luas dan bisa diakses masyarakat, tentang capaian di dunia pendidikan.
Langkah Anies yang membuka Neraca Pendidikan Daerah ke publik juga banyak mendapat apresiasi dari berbagai pihak.
Salah satunya dari Kantor Kepala Staf Presiden (KSP) Republik Indonesia.
Menurut KSP, NPD akan sangat membantu targetting kebijakan dan pengalokasian sumberdaya pendidikan baik di pusat maupun daerah.
Kantor Staf Presiden bahkan berharap NPD sebagai referensi dan perencanaan Kementerian Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. (awr/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wuih...Bang Sandi Punya Jurus untuk Mencegah Aksi Teror
Redaktur & Reporter : Adil