jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 12,69 triliun dari pemerintah pusat sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja.
"Alhamdulillah pinjaman dari Kementerian Keuangan sangat membantu untuk menyerap tenaga kerja di Jakarta dalam program-program mendesak di Jakarta," ucap Anies dalam diskusi webinar penanganan COVID-19 DKI Jakarta, di Jakarta, Selasa (24/11).
BACA JUGA: Analisis Pengamat soal Foto Anies Baswedan Baca Buku dan Kegusaran Masyarakat
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengatakan, utang tersebut sangat bermanfaat lantaran bisa digunakan untuk membiayai sejumlah proyek yang sempat mangkrak imbas pandemi COVID-19.
Berbagai proyek Pemprov DKI, mulai dari pembangunan Taman Ismail Marzuki (TIM), pembangunan Jakarta International Stadium (JIS), penanggulangan banjir, hingga pengolahan air limbah bakal dijalankan menggunakan utang dari anak buah Presiden Joko Widodo ini.
BACA JUGA: Pengusaha Minta Kelonggaran Seperti Habib Rizieq, Anies Langsung Tebar Ancaman
"Itu semua adalah on going project untuk tahun depan," ujarnya.
Dengan dana pinjaman dari pemerintah pusat yang diberikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ini, Anies berharap seluruh pembangunan di Ibu Kota tetap dapat terlaksana hingga tahun depan.
BACA JUGA: Anies Kembali Perpanjang PSBB Transisi, Ini Alasannya
Dengan demikian, katanya, seluruh proyek Pemprov DKI bisa rampung dan tidak ada yang mangkrak akibat kehabisan dana.
"Dengan begitu, Ibu Kota akan terus bergerak dengan baik," kata Anies.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta sebelumnya menyebut dana PEN dari pemerintah pusat sebanyak Rp12,69 triliun direncanakan cair tiap tahun hingga 2022.
Kepala Bappeda DKI Jakarta Nasruddin Djoko Surdjono dalam pesan singkatnya di Jakarta, Rabu (4/11), menjelaskan bahwa pada tahun 2020 dicairkan Rp3,265 triliun, pada 2021 akan dicairkan sekitar Rp7,8 triliun dan sisanya sekitar Rp1,6 triliun akan dicairkan pada 2022.
"Iya demikian, pengalokasiannya sampai 2022 untuk dana PEN tersebut. Untuk detailnya bisa ditanyakan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta," kata Nasruddin.
Dana PEN yang dianggarkan melalui BUMN PT SMI ini, akan dialokasikan untuk tujuh kegiatan infrastruktur di Jakarta yang telah dianggarkan untuk tahun 2020 sebelum pandemi COVID-19.
Ekonomi terpuruk
Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta mencatat pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta secara tahunan (year-on-year) terkontraksi atau minus 3,82 persen pada triwulan III/2020.
"Pada triwulan III 2020, perekonomian Jakarta masih berada di bawah normal dan terkontraksi minus 3,82 persen (y-on-y)," demikian laporan yang dirilis BPS DKI Jakarta dalam situs resminya awal November.
Ekonomi Ibu Kota terkontraksi lebih tajam dari ekonomi nasional yang dalam periode sama minus 3,49 persen. Ini juga berarti, selama dua triwulan berturut-turut perekonomian DKI Jakarta terkontraksi dan pada triwulan II minus 8,23 persen.
"Tekanan perekonomian selama dua triwulan ini berimplikasi terhadap daya beli masyarakat," tulis BPS DKI Jakarta.
BPS DKI mencatat, permintaan domestik seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih rendah dan belum menunjukkan perbaikan. Kedua 'agregat demand' ini terkontraksi sehingga mempersulit upaya perbaikan ekonomi.
Untuk menyeimbangkan tekanan ini, konsumsi pemerintah terutama yang terkait dengan belanja untuk menangani COVID-19 meningkat sangat signifikan. Kendati demikian, upaya tersebut belum bisa mengembalikan kekuatan belanja domestik sebagai motor pertumbuhan.
Meski begitu, BPS DKI mencatat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi yang diberlakukan sejak Juni 2020 memungkinkan ekonomi Jakarta menggeliat sehingga memberikan peluang sektor-sektor produktif menciptakan nilai tambah dan mendorong percepatan kinerja ekonomi.
Pada triwulan III-2020 perekonomian Jakarta tumbuh 8,38 persen bila dibandingkan dengan triwulan sebelumnya (q-to-q). Hampir seluruh lapangan usaha tumbuh positif, di antaranya akomodasi dan penyediaan makan minum, transportasi, dan pergudangan serta jasa kesehatan.
Kendati demikian, staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menyebutkan bahwa kuartal IV perekonomian Indonesia akan membaik dibanding kuatal III sehingga secara total kontraksi Indonesia tidak akan lebih dari dua persen.
Tapi, lanjut dia, ini sangat tergantung pada perkembangan pandemi yang sangat mempengaruhi pergerakan antar orang dan antar barang, serta kemungkinan dilakukannya PSBB oleh beberapa daerah kalau ternyata kasus positif meningkat kembali.
"Tapi kita semua berharap dengan kedisiplinan dan usaha kita bersama pandemi ini bisa kita atasi. Dan ekonomi yang sudah mulai membaik di kuartal III, bisa terus membaik di kuartal IV dan 2021 sudah kembali (perekonomian) ke jalur positif," ucap Masyita.
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Adil