jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan langkah mitigasi COVID-19 sejak Januari 2020.
Hal itu ditegaskan Anies didampingi Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria saat rapat virtual dengan Tim Pengawasan DPR Penanggulangan Covid-19, Kamis (16/4).
BACA JUGA: Anies Baswedan: Kita Harus Bersiap untuk Kondisi yang Lebih Menantang
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Timwas Penanggulangan Bencana DPR Muhaimin Iskandar itu, Anies memaparkan ihwal perkembangan terkait COVID-19.
Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta melakukan monitoring COVID-19 sejak awal Januari 2020, yang ketika itu masih dikenal dengan nama pneumonia Wuhan.
BACA JUGA: Anggota Alumni 212 Curiga Luhut Panjaitan Masih Dendam Sama Anies Baswedan
Pada 7 Januari, kata dia, Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta sudah mulai menginformasikan kepada semua rumah sakit (RS) di Jakarta untuk mendeteksi gejala-gejala pneumonia Wuhan, supaya bisa cepat merespons bila menemukan masalah.
Anies menambahkan pada 22 Januari Dinkes DKI Jakarta membuat call center dan hotline untuk posko tanggap pneumonia Wuhan.
BACA JUGA: PSBB Jakarta: Anies Baswedan Bakal Intensifkan Razia Ojol
Lalu, 29 Januari, Pemprov DKI Jakarta menggelar rapat pimpinan membahas COVID-19. “Waktu itu sudah dinamakan COVID-19,” tutur Anies.
Dia menjelaskan Pemprov DKI Jakarta kala itu mengundang Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Imigrasi. “Karena kami ingin mengantisipasi orang yang datang dari tempat-tempat yang di situ ada wabah,” katanya.
Anies menambahkan selama Februari, Pemprov DKI Jakarta melakukan monitoring atas orang yang memiliki gejala pneumonia atau COVID-19.
Sebab, ujar dia, selama Januari orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan jumlahnya terus bertambah.
“Pada akhir Februari, kami sudah sangat concern soal ini. Lalu 1 Maret, kami membentuk Satgas Covid, dan pada waktu itu kami laporkan ke publik ada 115 ODP dan tiga PDP,” jelasnya.
Ia menambahkan saat itu dia menerbitkan Instruksi Gubernur Nomor 16 Tahun 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko penularan infeksi corona virus disease (COVID-19).
“Isinya menginstrukiskan seluruh jajaran sesuai bidang untuk mulai bekerja menangani masalah COVID-19 di ibu kota,” ujarnya.
Jadi, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan (mendikbud) itu menjelaskan terkait persoalan COVID-19 ini, Pemprov DKI Jakarta melakukan dengan tiga fase.
Pertama, penanganan dengan dunia medis. Pemprov DKI Jakarta lewat Dinkes melakukan intensif dengan dunia medis.
Fase kedua pada 1 Maret, mulai intensif dengan seluruh jajaran, bukan hanya Dinkes. Lalu, pada 2 Maret, Pemprov DKI Jakarta mulai menyampaikan kebijakan untuk siap menjemput apabila ada orang yang memiliki gejala COVID-19.
Saat itu pula, Pemprov DKI Jakarta mulai bekerja melakukan pengamanan stok alat kesehatan dan makanan.
“Tanggal 2 Maret itulah kasus pertama COVID-19 diumumkan Bapak Presiden,” tegas Anies.
Ia menambahkan bahwa sepanjang Januari dan Februari, pihaknya sudah melihat ada pertumbuhan yang mengkhawatirkan. “Itulah sebabnya mengapa kami memulai lebih awal,” kata Anies.
Menurut Anies, pihaknya menyadari bahwa Jakarta merupakan pintu gerbang dunia, keluar masuknya masyarakat internasional sehingga potensi terjadi penularan tinggi.
“Kami betul-betul khawatir, dan kekhawatiran itu tidak diungkap ke publik tetapi diwujudkan dalam bentuk langkah-langkah antisipasi,” ujarnya.
Anies menambahkan pada 4 Maret, Pemprov DKI Jakarta langsung menetapkan dua rumah sakit di ibu kota menjadi RS rujukan. Ini merupakan RSUD yang diluar RS rujukan nasional.
Pada 6 Maret, pihaknya meluncurkan website corona.jakarta.go.id. Website itu untuk data pemantauan Covid-19, yang di-update tiap hari.
Sampai saat ini corona.jakarta.go.id merupakan salah satu situs yang sangat banyak dikunjungi. “Pengunjungnya sudah 17 juta. Ini adalah mereka yang membutuhkan informasi bisa dengan leluasa datang di sini,” katanya.
“Bersamaan dengan program ini berkembang kami siapkan peta sebaran COVID-19 yang bisa dibilang real time untuk mengetahui titik di mana terjadi kasus Cobid-19,” tambahnya.
Menurut dia, data ini digunakan untuk memastikan bahwa tiap orang yang terkonfirmasi positif bisa dilakukan tracing kepada lingkungan sekitarnya. “Pada 6 Maret kami juga keluarkan Pergub pembentukan Tim Tanggap COVID-19, sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres),” katanya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy