jpnn.com, JAKARTA - Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani punya pandangan berbeda soal duet pemersatu bangsa yang ditawarkan Partai NasDem pada Pilpres 2024.
Kamhar menyoroti perlunya peningkatan derajat dan kualitas demokrasi demi menghentikan polarisasi politik.
BACA JUGA: Surya Paloh Sebut Ganjar-Anies Duet Pemersatu Bangsa, NasDem Serius?
"Semestinya itu diwujudkan agar polarisasi yang bersumber dari eksploitasi terhadap politik identitas secara berlebihan bisa teratasi," kata mantan aktivis HMI itu melalui layanan pesan, Selasa (28/6).
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menggulirkan wacana duet Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk menghentikan polarisasi akibat Pemilu 2019.
BACA JUGA: PKB Sebut Duet Pemersatu Bangsa tak Berprestasi, Willy NasDem: Kami Siap dengan Semua Risiko
Sebab, Partai NasDem beranggapan Anies mewakili kubu agamis dan Ganjar merepresentasikan kalangan nasionalis sehingga keduanya perlu disatukan.
Kamhar melanjutkan bahwa menduetkan Anies dan Ganjar sebagai capres dan cawapres hanya jalan pintas menghentikan polarisasi akibat pesta politik.
BACA JUGA: Pemersatu Bangsa
Menurutnya, mewujudkan duet Anies dan Ganjar sebagai representasi dua kutub politik yang selama ini dihadap-hadapkan sebagai pengejawantahan politik identitas, sama saja dengan melanggengkan politik identas itu sendiri.
“Jadi, tidak menyelesaikan persoalan," tegas alumnus Universitas Hasanuddin, Makassar itu.
Selain peningkatan kualitas demokrasi, Kamhar menyinggung Presidential Treshold (PT) 20 persen yang perlu dihapus. Sebab, PT 20 persen menjadi akar munculnya permasalahan polarisasi.
"Jika ingin menyelesaikan eksploitasi politik identitas secara berlebihan ini dan sekaligus menjadi ikhtiar meningkatkan derajat dan kualitas demokrasi, ini (PT 20 persen) mesti ditinjau ulang," ujar dia.
Kamhar mengatakan banyak putra dan putri terbaik bangsa bisa menjadi kandidat capres dan cawapres di Pilpres 2024 apabila tidak ada kebijakan PT 20 persen.
Menurut dia, banyaknya kandidat akan memunculkan narasi politik beragam. Termasuk, pasangan capres dan cawapres fokus menawarkan program kerja ke konstituen.
"Banyaknya kontestan juga akan meningkatkan kreativitas dan partisipasi publik yang berkontribusi positif sebagai pendidikan politik dan peningkatan kritisisme publik," ujar Kamhar.
Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa berjuang menghapus polarisasi, agar kepala negara bisa dikenang sejarah sebagai sosok yang mampu menciptakan iklim demokrasi yang baik di Indonesia.
"Masih ada kesempatan memperbaiki setelah selama hampir dua periode demokrasi terpasung," pungkas Kamhar. (ast/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur : M. Kusdharmadi
Reporter : Aristo Setiawan