jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diminta untuk menjaga hubungan harmonis dengan Polda Metro Jaya dan Ombudsman Jakarta Raya dalam menjalankan roda pemerintahan., terkait penutupan Jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang.
Saran tersebut disampaikan dalam rapat paripurna mengenai raperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (2/4).
BACA JUGA: MUI Minta Anies Tidak Kalah dengan Ahok dan Sutiyoso
William Yani selaku Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI meminta Anies segera memperbaiki hubungan dengan dua institusi tersebut.
"Saran dan harapan kami kepada gubernur agar tetap menjaga hubungan yang harmonis antara lain dengan Polda Metro Jaya dan Ombudsman dengan memperhatikan rekomendasinya yang berkaitan dengan kebijakan tentang alih fungsi jalan Jati Baru Raya, Tanah Abang untuk tempat usaha bagi para PKL," kata Wiliam.
BACA JUGA: Waketum MUI Tantang Anies Lampaui Prestasi Ahok
Wiliam melanjutkan, PDIP melihat kebijakan Anies tidak bersifat final, karena tidak sejalan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Jalan.
"Kami juga berharap kiranya para pihak yang berkepentingan duduk bersama untuk mencari solusi yang tepat sehingga tidak ada lagi yang dirugikan atas kebijakan dimaksud, dan hasil kajiannya perlu segera dipublikasikan," kata William.
BACA JUGA: Kafe Liar di Jaktim Meresahkan, Hanura Minta Anies Bertindak
Senada dengan Yani, Bestari Barus selaku Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI meminta Anies untuk memperhatikan pola penanganan PKL. Menurutnya, Anies perlu mengevaluasi kebijakan itu sebelum isu PKL meluas.
"Pola penanganan PKL, agar menjadi perhatian khusus gubernur agar hal-hal terkait isu PKL seperti di Tanah Abang tidak meluas dan agar dapat segera diberikan solusi, mengingat rekomendasi dari komisi Ombudsman," kata Bestari. (tan/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pelayanan RSUD Paling Banyak Dikeluhkan Warga
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga