jpnn.com, SURABAYA - Hasil survei Ombudsman RI menyebutkan, kualitas layanan publik oleh instansi pemerintah di Jatim masuk kategori sedang.
Masih ditemukan adanya maladministrasi layanan.
BACA JUGA: Anies Baswedan Ogah Tanggapi Hasil Koreksi Ombudsman
Berdasar hasil penelitian itu, keluhan yang paling dominan adalah ketidaksesuaian pemberian layanan dengan SOP (standard operating procedure) yang dibuat.
Terutama pada sisi waktu serta tahapan pengurusan layanan. Keluhan tersebut terjadi di hampir semua jenis layanan yang masuk objek survei Ombudsman RI.
BACA JUGA: Sufmi Gerindra Tuding Ombudsman Terapkan Standar Ganda
''Dari hasil survei itu, mayoritas dipicu persoalan integritas dari petugas di instansi layanan publik,'' kata Koordinator Pelaksana SIPM Ombudsman RI Perwakilan Jatim Achmad Khoiruddin kemarin.
Keluhan tertinggi terjadi pada sektor layanan kesehatan di rumah sakit umum daerah (RSUD), baik yang dikelola pemkab ataupun pemprov.
Mayoritas jenis keluhannya adalah prosedur penanganan, pemberian obat, dan masih sulitnya menggunakan asuransi BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Garap Kasus Anies, Polda Metro Pelajari Temuan Ombudsman
Keluhan itu terjadi di tiga RSUD yang disurvei Ombudsman RI. Yakni, RSUD dr Soetomo, RSUD dr Soebandi (Jember), serta RSUD dr Soewandhi (Surabaya).
Hal yang sama terjadi di sektor layanan perizinan. Dalam survei tersebut, terdapat tiga instansi perizinan di Jatim.
Yakni, Layanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Jatim, Surabaya, dan Jember. Hasilnya, keluhan yang paling dominan adalah soal waktu pengurusan hingga penerbitan izin.
Waktu penyelesaian izin tidak sesuai dengan SOP yang ditentukan. (ris/c4/diq/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Polda Tunggu Pemprov DKI Jalankan Rekomendasi Ombudsman
Redaktur & Reporter : Natalia