jpnn.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengungkap maladministrasi yang terjadi dalam penyelenggaraan Formula E.
Gilbert berharap hal itu terungkap dalam pemeriksaan Gubernur Anies Baswedan pada Rabu (7/9).
BACA JUGA: Gontor Sudah Mengakui Ada Kekerasan, Soimah Masih Kesal dan Geram, Kenapa?
Menurut dia, selama ini audit untuk penyelenggaraan Formula E tidak kunjung terlaksana.
“Jelas terungkap bahwa audit tidak kunjung dilaksanakan dengan alasan tidak ada kantor akuntan yang baik yang bersedia mengaudit."
BACA JUGA: Gegara Aipda Rudi Menembak Mati Aipda AK, Kapolsek Waypengubuan Dicopot
"KPK diharapkan mampu mengungkap banyaknya maladministrasi yang terjadi,” ujar Gilbert dalam keterangannya, Rabu (7/9).
Dia juga berharap KPK bisa mengerti aturan sebagai dasar mengetahui adanya keputusan Gubernur yang melampaui wewenang.
BACA JUGA: Wahai Anies Baswedan, Memang Uang Negara Boleh Buat Bisnis? Dapat Untung Berapa?
Mantan Wakil Rektor Universitas Kristen Indonesia (UKI) itu menyebutkan MoU Formula E dibuat di New York lalu direvisi di Singapura, tetapi tidak pernah diberikan oleh PT Jakarta Propertindo ke DPRD.
“Adanya tambahan bayaran Rp 90 miliar juga tidak pernah dibuka dalam rapat. Banyak sekali penyelewengan wewenang dalam pelaksanaan Formula E. Semua berujung di gubernur,” ucap dia.
Anies Baswedan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E.
“Insyaallah saya akan datang ke KPK dan akan membantu untuk bisa membuat semuanya menjadi lebih jelas,” ungkap Anies di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (5/9). (mcr4/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambangi KPK, Anies Baswedan: Ini Upaya Membaurkan Kemajuan dan Gagasan Formula E
Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi