jpnn.com - jpnn.com - Bangsa Indonesia memiliki kemampuan mengelola perbedaan yang ditunjukkan melalui kesepakatan Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan.
Demikian disampaikan calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam acara seminar Nasional bertema "Mengembangkan Jakarta sebagai Pusat Peradaban Dunia", di aula gedung SMESCO, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan (Sabtu, 21/1).
BACA JUGA: Sandi Bakal Sulap Kepulauan Seribu Jadi Kawasan Mandiri
Anies menilai, kemampuan untuk menemukan titik temu yang mengeratkan bangsa ini melalui bahasa itu merupakan hal jenius.
"Menjadi Indonesia tidak menghalangi identitas kesukuannya di Jakarta. Dan Jakarta adalah contoh ke-bhineka-an yang dirawat secara terstruktur dalam dekade belakangan ini," kata Anies.
BACA JUGA: Sandi Akan Buat Pasar Terapung di Kepulauan Seribu
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini kemudian mencontohkan, Eropa yang membentuk Uni Eropa dimana terdiri dari 28 bangsa namun memiliki bahasa resmi sebanyak 23.
Hal ini berbeda dengan Indonesia yang terdiri dari ratusan suku dan bahasa namun memikirkan bahasa persatuan bukan dari bahasa mayoritas seperti jawa dan sunda, yaitu bahasa melayu kepulauan (Indonesia).
BACA JUGA: Mas Agus Sering Pakai Kata Saya, Bisa Jadi Ini Sebabnya
"Jerman dan Prancis misalnya tidak menjadikan Bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan di Uni Eropa. Anda mau belajar tentang persatuan, datang ke Indonesia. Kalau di Eropa terdapat union in the absent of unity, di Indonesia terdapat union in the present of unity," terang Anies.
Bagi Anies, konsep merawat persatuan dalam kesatuan (union in unity) merupakan konsep yang ditawarkan kepada dunia internasional.
"Di Jakarta, dari pemikiran dari yang paling kanan dan yang paling kiri semuanya ada. Karena itu tradisi dialog dan musyawarah harus dikembalikan," ujar Anies.
Inisiator gerakan Indonesia Mengajar ini mengatakan bahwa Jakarta harus menjadi tempat dimana orang yang berbeda-beda bisa duduk di satu meja. Pemerintah, kata Anies, tidak dapat mengatur pandangan pemikiran namun dapat mengatur cara mengekspresikan pandangan.
"Ketika cara berpikirnya berbeda, ruang diskusi menjadi terbuka. Tapi kalau cara mengekspresikannya dengan kekerasan, maka hukum harus ditegakkan," pungkasnya. (awr/rmol)
BACA ARTIKEL LAINNYA... KPU DKI Justru Merasa Terbantu
Redaktur : Tim Redaksi