jpnn.com, JAKARTA - Capres nomor urut 01 Anies Baswedan menegaskan pengelolaan daerah Kepulauan tidak bisa disamakan dengan daerah yang didominasi oleh daratan.
Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 mengatakan sebagai negara kepulauan, penting bagi Indonesia memiliki regulasi khusus yang mengatur tentang daerah-daerah Kepulauan.
BACA JUGA: Bicara Otonomi Daerah di Forum DPD RI, Anies Singgung Motif Kekuasaan
"Problem ini menunjukkan tagline 'membangun dari pinggiran' belum berhasil," kata Anies menjawab pertanyaan bagaimana kajian dan pandangan Calon Presiden terhadap kesenjangan
masyarakat khususnya masyarakat di daerah kepulauan, masyarakat tertinggal, terdepan dan terluar serta kebijakan saudara terhadap RUU tersebut dalam Sarasehan DPD RI bersama Calon Presiden RI 2024-2029, Jumat (2/2).
Melihat fakta di lapangan, Anies melihat banyak pembangunan daerah kepulauan masih jauh tertinggal dari daerah lain. Musababnya kata Anies karena sulitnya akses ditambah minimnya infrastruktur penunjang.
BACA JUGA: Anies-Muhaimin Akan Pakai Pendekatan Inovatif Agar Bansos Efektif & Tepat Sasaran
"Sehingga menjadi penting kehadiran negara untuk berpihak kepada daerah-daerah kepulauan," ujar Anies.
Dia memberi contoh saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, pihaknya Pemprov juga memprioritaskan pembangunan di daerah kepulauan.
BACA JUGA: Anies Sebut Para Akademisi Mengkritik Jokowi karena Peduli Demokrasi
Sebagai contoh pihaknya mempermudah akses dan fasilitas yang dibangun harus setara dengan wilayah Jakarta lainnya. (jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : JPNN.com