jpnn.com - JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Nasionalis Indonesia (Anindo), Edwin Henawan Sukowati mengapresiasi langkah yang telah diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pengangkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).
Menurut Edwin, keputusan yang diambil Presiden Jokowi itu adalah sebuah pilihan yang terbaik dari yang terburuk. "Dengan keputusan yang telah diambilnya itu, presiden harus meyakinkan kepada partai pendukungnya (KIH) dan DPR, bahwa keputusannya tersebut sudah benar dan tidak melanggar undang-undang. Langkah yang diambil Presiden itu adalah memang yang risikonya paling kecil," kata Edwin kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/2).
BACA JUGA: Ada yang Teriak Haiti Juga Punya Rekening Gendut
Penunjukkan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri dan mengangkat tiga Plt Pimpinan KPK itu, lanjut Edwin, adalah memang sesuai program Nawacita Presiden Jokowi untuk memberikan kepastian rasa aman warga negara dengan membangun Polri yang profesional. "Juga memperkuat KPK dengan pimpinan yang bersih dan berwibawa," ujar Edwin.
Hanya memang, kata Edwin, dirinya masih kurang respek dengan pengangkatan Johan Budi SP sebagai salah satu Pelaksana Tugas (Plt) pimpinan KPK. Kalau untuk Taufiqurrahman Ruki dan Indriyanto Seno Adji menurut Erwin, adalah memang dua sosok yang mumpuni di bidang hukum dan keduanya tidak pernah bermasalah atau tersangkut masalah.
BACA JUGA: Kumpul di Rumah Megawati, Pentolan PDIP Mengaku Ngobrol Santai
"Namun Johan Budi, adalah sosok yang masih terkait dengan rezim pimpinan KPK yang telah diberhentikan oleh presiden. Johan Budi itu juga masih tersangkut masalah. Karena pernah dilaporkan ke Mabes Polri," tegasnya.
Seharusnya kata Edwin, Presiden Jokowi tidak menjadikan orang yang dilaporkan ke institusi hukum menjadi Plt Pimpinan KPK. Karena masih banyak sosok-sosok lain yang lebih kredibel dibanding Djohan Budi untuk diangkat menjadi Plt Pimpinan KPK.
BACA JUGA: PDIP Bimbang Bela Jokowi di DPR
Selain itu, Edwin mendesak Presiden segera bubarkan Tim 9. “Karena keberadaan Tim 9 itu tidak memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh presiden. Jadi lebih baik segera dibubarkan," pintanya.
Sementara untuk para pendukung Abraham Samad (AS) dan Bambang Widjojanto (BW), Edwin meminta untuk menahan diri dengan tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang provokatif dan kontraproduktif.
"Biarkan proses hukum berjalan bagi keduanya. Kalau kita memang cinta dengan penegakkan hukum, dan ingin lembaga KPK tetap berdiri kokoh, biarkan AS dan BW menjalani proses hukum yang dituduhkan. Jangan membodohi rakyat seolah-olah keduanya tidak melakukan kesalahan. Apalagi tuduhan yang ditujukan kepada BW adalah kejahatan demokrasi," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Komitmen Badrodin untuk Selamatkan KPK
Redaktur : Tim Redaksi