jpnn.com - SURABAYA – Mahkamah Konstitusi (MK) menjadwalkan hari Kamis ini (21/8) membacakan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2014. Meski sidang dilakukan di Jakarta, pengamanan Kota Surabaya tidak kalah ketat. Polisi bakal melakukan penjagaan khusus di 27 titik. Petugas juga mengalihkan arus lalu lintas di kawasan Kendangsari.
Karena itu, polisi mengimbau masyarakat yang tidak memiliki kepentingan di kawasan Kendangsari untuk tidak melintas di jalan tersebut hari ini. Sebab, polisi memprediksi ada konsentrasi massa di kawasan tersebut. Terutama di Jalan Kendangsari, tempat kantor KPU Jawa Timur berdiri.
BACA JUGA: Perjuangkan Honorer K2, DPRD Gorut Sambangi KemenPAN-RB
’’Sejauh ini situasi Surabaya tetap aman. Tapi, kami tidak mau terlena. Karena itu, kami melakukan pengamanan secara maksimal. Salah satunya, mengalihkan arus di Jalan Kendangsari,’’ kata Kapolrestabes Surabaya Kombespol Setija Junianta Rabu (20/8).
Menurut rencana, polisi menuju jalan ke KPU Jawa Timur sejak pukul 07.30. Langkah itu dilakukan untuk memberi ruang kelompok masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi di kantor KPU Jawa Timur. Agar pengguna jalan lainnya tidak terganggu, polisi memutuskan mengalihkan arus di Jalan Kendangsari.
BACA JUGA: Tiga Aturan Aceh Hampir Final tapi Alot
Kendaraan dari arah selatan atau Kantor Pos Kendangsari akan dialihkan ke Jalan Jemursari. Demikian juga kendaraan dari arah kampus Universitas Surabaya (Ubaya). Dengan pengalihan arus tersebut, polisi memperkirakan ada penumpukan kendaraan di Jalan Jemursari.
’’Sebelumnya, kami mohon maaf kepada para pengguna jalan. Kami juga mengimbau yang tidak memiliki kepentingan di kawasan itu untuk memilih ruas jalan lain,’’ ujar Setija.
BACA JUGA: Antisipasi Kerusuhan, Polisi Tutup Akses ke KPU Jatim
Untuk pengamanan hari ini, 3.094 personel diterjunkan. Mereka tidak saja berasal dari anggota Polrestabes Surabaya. Tetapi, ada pula aparat dari Polda Jawa Timur, Polres Sidoarjo, Polres Gresik, Polres Bangkalan, dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, polisi akan mendapat back up personel TNI, satpol PP, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.
Jumlah pengamanan tersebut cukup besar karena polisi tidak ingin terjadi insiden di Surabaya. Aparat keamanan berharap kondisi di Surabaya tetap kondusif. Pengamanan tidak hanya difokuskan di KPU Jawa Timur. Mereka juga akan menjaga kantor KPU Surabaya dan Bawalsu Jawa Timur. ’’Tiga titik ini menjadi fokus pengamanan kami,’’ jelas Setija.
Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, objek-objek vital di Surabaya pun diamankan. Setidaknya ada 10 objek vital yang dijaga khusus. Yakni, kantor gubernur Jawa Timur, Grahadi, Balai Kota, kantor KPU, kantor bawaslu, TVRI, RRI, Jembatan Suramadu, gedung DPRD Jawa Timur, dan gedung DPRD Surabaya.
Polisi juga mengamankan tujuh titik yang menjadi pusat keramaian dan tempat berkumpulnya massa. Sebut saja, Kebun Binatang Surabaya, Taman Bungkul, Bundaran Waru, Tugu Pahlawan, dan Tunjungan Plaza. Selain itu, polisi menyiagakan tiga satuan setingkat kompi (SSK) di 14 pos pengamanan yang tersebar di wilayah Surabaya.
’’Kami juga bakal melakukan penyekatan di tujuh titik pintu masuk Surabaya. Penyekatan itu akan melibatkan aparat dari polres daerah lain,’’ papar Setija.
Tujuh titik pintu masuk yang disekat adalah Bundaran Waru, Karang Pilang, Rungkut, Menganti (Gresik), Benowo, Romokalisari, dan Suramadu. Penyekatan dilakukan untuk mengantisipasi masuknya gelombang massa ke Surabaya dari daerah-daerah lain.
Dengan penyekatan itu, polisi berharap massa tidak bergerak ke Surabaya. Sebab, polisi tidak mengizinkan adanya konvoi dalam menyikapi putusan sidang MK. Jika ada konvoi, polisi menegaskan bakal membubarkannya.
Polisi tidak menutup mata bahwa bakal ada yang kecewa dan senang dengan putusan MK. Tetapi, polisi berharap semua bisa menerimanya dengan legawa. Yang kecewa tidak meluapkannya dengan bertindak ngawur. Begitu pula yang senang. Mereka diharapkan tidak mengumbar euforia dengan berkonvoi di jalan.
’’Kami sudah mengantisipasi kemungkinan ini. Seluruh Kapolsek sudah kami tekankan untuk bisa mendeteksi kemungkinan adanya konvoi. Mereka harus bisa mencegahnya,’’ terang Setija.
Perwira polisi asal Kediri itu menyatakan, konvoi tidak akan terjadi dengan tiba-tiba. Mereka pasti melakukan persiapan lebih dulu. Setija menyebutkan bahwa masa persiapan untuk konvoi minimal mencapai 30 menit. Karena itu, anggotanya, terutama Kapolsek, pasti bisa mendeteksinya. Dengan begitu, massa bisa diarahkan untuk tidak berkonvoi.
’’Kami sudah antisipasi segala sesuatu. Intinya, kami ingin melakukan pengamanan dan memberikan pelayanan total kepada masyarakat Surabaya. Semoga saja Surabaya benar-benar tetap aman,’’ tutur Setija.
Sementara itu, pengerahan massa diprediksi menjadi salah satu kerawanan hari ini. Polda Jatim telah menyiapkan antisipasi untuk mengatasi mobilisasi massa di Surabaya. ’’Sudah ada rencana pengamanan yang terperinci,’’ ujar Kabidhumas Polda Jatim Kombespol Awi Setiyono kemarin (20/8).
Menurut dia, rencana pengamanan tersebut tetap berlaku meski sampai tadi malam belum ada izin yang masuk ke kepolisian untuk mengadakan demonstrasi. Meski begitu, bila hari ini ada pengerahan massa dari pasangan calon mana pun, polisi tetap melakukan pengamanan ketat.
Polda Jatim juga mengimbau agar tidak ada konvoi dari pendukung pasangan capres terkait dengan hasil putusan MK.
Awi menuturkan, dalam pengamanan hari ini, Polda Jatim mengerahkan sepertiga kekuatan personel polda di seluruh Jatim. Untuk persiapan kondisi darurat, ada satu SSK Sat Brimob dan sat sabhara yang disiagakan di Mapolda Jatim. Mereka on call dan siap dipanggil sewaktu-waktu. (fim/eko/c14/end)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Temukan Anak Korban Tsunami Jadi Gelandangan
Redaktur : Tim Redaksi