Antisipasi Radikalisme, Kebijakan Pilkada Harus Fleksibel

Selasa, 02 Januari 2018 – 15:16 WIB
Tempat pemungutan suara pada Pilkada 2017. Foto/ilustrasi: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum Suhardi Somomoeljono mengatakan, mewujudkan Indonesia tanpa radikalisme dan terorisme pada 2018 memerlukan usaha keras.

Sebab, tahun ini akan diselenggarakan pilkada di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

BACA JUGA: Kasus Buku Bukti Lemahnya Kontrol Pemerintah

Bukan tidak mungkin pilkada akan dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan tindakan radikalisme dan terorisme.

Selain itu, potensi benturan antarpendukung kandidat juga sangat tinggi.

BACA JUGA: Serbu Gereja Koptik, Anggota ISIS Bunuh Empat Orang

Karena itu, harus ada strategi dari pemerintah untuk mengantipasi hal-hal negatif yang mungkin bisa terjadi.

“Harapan saya dalam pelaksanaan pilkada serentak pemerintah harus benar-benar fleksibel dalam menerapkan segala kebijakan. Salah satunya penegakan hukum,” ujar Suhardi, Selasa (2/1).

BACA JUGA: Pak Hendro Ajak Masyarakat Lebih Getol Perangi Isu SARA

Menurut dia, penegakan hukum harus senantiasa mengacu pada model hukum yang responsif dan bukan represif.

Selain itu, dia juga mengimbau para politikus tidak saling menyerang dengan memanfaatkan hukum sebagai alat propaganda.

Contohnya, calon kepala daerah yang berstatus tersangka tidak perlu dilarang dalam kontestasi pilkada sampai ada keputusan hukum yang tetap.

Kecuali seseorang ditahan karena pembunuhan, makar, terorisme, pemerkosaan, dan narkotika.

Hal itu penting untuk menghindari terjadinya politisasi antarkontestan yang saling menghancurkan melalui hukum pidana.

“Bila itu terjadi, maka kemungkinan ‘perang’ antarpendukung akan sulit dihindari. Otomatis radikalisme pasti akan mengekor kejadian-kejadian tersebut. Makanya, semua harus diantisipasi dengan strategi-strategi yang berpihak pada perdamaian,” imbuh Suhardi.

Suhardi mengungkapkan, pilkada serentak merupakan political will dari suatu negara sebagai perwujudan dari demokrasi.

“Pengalaman pada pilkada DKI Jakarta lalu harus dijadikan pegangan dalam menjaga kedamaian dan keutuhan NKRI. Apalagi, pilkada serentak ini lingkupnya sangat besar dibandingkan dengan DKI Jakarta,” pungkas Suhardi. (jos/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Presiden Afghanistan Sebut ISIS Menyerang Islam


Redaktur & Reporter : Ragil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler