jpnn.com, JAKARTA - Sekjen SKI (Sekretariat Kolaborasi Indonesia) Raharja Waluya Jati menyatakan pihaknya akan meluncurkan Program Saksi Demokrasi.
Program itu bertujuan untuk mengantisipasi skandal Demokrasi 2024.
BACA JUGA: AHY Ungkap 3 Ancaman yang Merusak Demokrasi di Pemilu 2024
Hal itu disampaikan Raharja Waluya Jati dalam diskusi “Jangan Main Kayu Dalam Demokrasi: Antisipasi Skandal Demokrasi 2024 dengan Saksi Demokrasi" di Jakarta Pusat, Minggu (18/9).
Diskusi itu juga dihadiri oleh pegiat masyarakat sipil Haris Azhar dan juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra.
BACA JUGA: Sesalkan Penambahan Pasukan di Labuan Bajo, Ahmad Yohan: Itu Hak Demokrasi Warga
Pria yang akrab disapa Jati itu menyatakan fenomena politik Indonesia belakangan ini merupakan bagian dari pendangkalan demokrasi.
"Pemilu hanyalah satu bagian dari demokrasi. Jangan sampai demokrasi didangkalkan dengan menempatkan pemilu sama dengan demokrasi atau sebaliknya," kata Jati.
Dia juga menjelaskan ukuran utama demokrasi ialah perikehidupan rakyat.
"Demokrasi Indonesia merupakan anak kandung dari kemerdekaan sehingga berwatak emansipasi," lanjutnya.
Dia juga menyebutkan bahwa pemilu sebagai salah satu dari praktik demokrasi Indonesia, harus berjalan sesuai watak emansipasi dan sosial serta melahirkan gagasan terbaik untuk mengatasi masalah bangsa.
"Rakyat harus mendapat ruang kesempatan dalam ikut mengontrol jalannya demokrasi khususnya pemilu. Rakyat punya hak untuk mendapatkan pemilu yang baik, bebas, dan jurdil," tegasnya.
Atas dasar itu, Jati menyatakan pihaknya berinisiatif untuk mengontrol jalannya demokrasi dengan melakukan dua hal.
Pertama, melakukan rekruitmen bagi anggota masyarakat untuk menjadi Saksi Demokrasi.
"Saksi Demokrasi akan ikut aktif menyuarakan kepentingan rakyat agar dapat diakomodasi oleh masyarakat politik, termasuk menentukan siapa pemimpin bangsa yang dikehendakinya memimpin Indonesia ke depan," paparnya
Tahapan kedua ialah menyelenggarakan pendidikan bernegara secara luas dan sistematis dengan melibagkan rakyat untuk merumuskan masalah dan menegosiasikannya dengan partai politik dan kandidat pejabat politik.
"Untuk itu, SKI akan menyelenggarakan Musyawarah Desa di 57 Titik di Pulau Jawa, 5 September mendatang. Musyawarah desa tersebut sekaligus menjadi awal dimulainya program Saksi Demokrasi dan Pendidikan Bernegara," pungkas Raharja Waluya Jati.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Kenny Kurnia Putra