jpnn.com, JAKARTA - Anggota MPR Fraksi Partai Nasdem Ahmad Sahroni, mengatakan harus ada antisipasi khusus yang disiapkan untuk mengantisipasi virus corona, meskipun pemerintah menyatakan hingga sekarang Indonesia masih bebas dari Covid-19.
Menurut Sahroni, kesiapan tim medis hingga pusat kesehatan tersentralisasi di wilayah barat dan timur nusantara perlu direalisasikan pemerintah.
BACA JUGA: Bukhori PKS Meragukan Status Indonesia Tanpa Virus Corona
Politikus Partai NasDem itu mengungkapkan bahwa perlu disiapkan tim dokter khusus, beserta bala medis di bawah kendali pemerintah pusat, yang siap diterjunkan ketika kondisi terburuk terjadi.
“Tim dokter harus dipusatkan dan siap terjun beserta bala medis. Sentralisasi tim medis dibagi per wilayah barat dan timur Indonesia untuk mempercepat penanganan terhadap pasien berpotensi terpapar virus corona,” kata Sahroni, Jumat (1/3).
BACA JUGA: Hadis Nabi Muhammad dan Virus Corona
Wakil ketua Komisi III DPR itu mengatakan penyebaran penyakit ini semakin meluas ke penjuru dunia hingga lebih dari 50 negara. Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) memaparkan sembilan negara yang melaporkan kasus pertama virus tersebut yaitu, Brazil, Denmark, Estonia, Georgia, Yunani, Norwegia, Pakistan, Rumania, dan Macedonia Utara.
“Pemerintah menyatakan Indonesia masih terbebas dari virus corona, tetapi bukan berarti kita terlena. Tindakan preventif harus dilakukan mengantisipasi kemungkinan terburuk atas penyebaran virus mematikan ini,” ungkap Sahroni.
BACA JUGA: Renault Mengencangkan Ikat Pinggang, Jual 10 Dealer dan Kantor Pusat
Ia menyatakan sosialisasi terkait pencegahan virus corona harus gencar dilakukan pemerintah. Mulai dari penanganan WNI yang dievakuasi kembali ke Indonesia dan dikarantina di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, hingga klarifikasi atas berbagai informasi beredar.
“Informasi penanganan pemerintah harus nyata dan terlihat. Ada atau tidaknya WNI dikarantina yang dinyatakan terinfeksi sangat penting disampaikan," paparnya.
Menurut Sahroni, Kepulauan Sebaru Kecil memang disterilisasi khusus untuk karantina, tetapi bukan berarti keran informasi atas penanganan yang diperkuat visual kondisi terbaru tak bisa disampaikan kepada masyarakat.
“Keran informasi harus terus terbuka untuk mencegah kecemasan akibat kabar zona kuning atau lainnya. Jangan sampai dibiarkan terlalu lama hingga berdampak disinformasi berujung kepanikan,” kata legislator dapil DKI Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu.
Lebih lanjut Sahroni meminta Polri selaku mitra kerjanya di Komisi III DPR, serta TNI melalukan pengamanan secara nyata terkait dampak virus corona. Menurut dia, dua instansi ini juga memiliki peran vital terkait antisipasi dampak penyebaran virus corona.
Polri bisa melakukan patroli siber atas penyebaran hoaks virus corona, sosialisasi pencegahan hingga penindakan terhadap mereka yang berupaya melakukan pelanggaran hukum seperti penimbunan masker, ataupun penyelundupan, khususnya dari negara yang telah dinyatakan terdampak.
“Sementara TNI selain membantu upaya pemulangan WNI dari negara lain yang terdeteksi terdampak virus corona juga harus gencar melakukan patroli di perbatasan. Jangan sampai ada imigran, terlebih mereka yang melintasi negara-negara terdampak masuk ke wilayah NKRI,” imbuhnya.
Hal lain yang menjadi catatannya adalah perlunya dipertimbangkan dimasukkannya penanganan penyakit menular khusus sebagai kewenangan kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, penyakit seperti virus corona telah terbukti menjadi bencana di Tiongkok hingga negara lain di penjuru dunia.
"Patut dipertimbangkan adanya kerja tambahan BNPB untuk penanganan penyakit khusus yang ditetapkan pemerintah dapat berkategori memunculkan korban dalam jumlah besar,” pungkas Sahroni. (boy/jpnn)
Harga Masker Menggila, PMI & Andi F Noya Turun Tangan
Redaktur & Reporter : Boy