jpnn.com, DEPOK - Calon Wakil Gubernur Jawa Barat Anton Charliyan merespons positif rencana Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menunjuk Irjan Pol M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat pada masa transisi Pilgub Jabar 2018.
Awalnya, Anton yang juga mantan Kapolda Jabar ogah mengomentarinya karena menilai itu kewenangan dari Menteri Tjahjo.
BACA JUGA: Anton Charliyan Janji Perjuangkan Perda Pesantren
"Saya tidak bisa berkomentar karena itu kan kewenangan Mendagri, saya tidak tahu apa ininya, saya tidak punya kapasitas mengomentari," ucap Anton di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat pada Minggu (28/1).
Namun setelah disampaikan bahwa yang akan ditugasi menjadi Pj Gubernur Jabar seorang M Iriawan yang juga mantan Kapolda Jabar, Anton yang merupakan purnawirawan Polri berpangkat Irjen, akhirnya memberikan pandangan.
BACA JUGA: Ingat! Belum Ada Keppres 2 Jenderal Polri jadi Pj Gubernur
Anton menyebutkan siapa pun yang jadi Pj yang penting harus netral, profesional dan mengerti tentang daerahnya. Khusus Iriawan, mungkin ada banyak pertimbangan dari Kemendagri.
"Mungkin salah satu kriteria juga karena Pak Iwan (sapaan Iriawan) karena mungkin paham dan pernah jadi Kapolda Jabar, Dan juga dianggap netral karena kalau dari yang lain, dari partai, kurang netral. Mungkin begitu, sebenarnya saya kurang paham soal itu," sebut Anton.
BACA JUGA: Mendagri Siap Jika Dijerat Sanksi
Bagaimana dengan kekhawatiran konflik kepentingan karena Anton merupakan purnawirawan Polri? Cawagub yang berpasangan dengan Cagub dari PDI Perjuangan TB Hasanuddin ini mengatakan sepengetahuannya institusi yang pernah membesarkan namanya merupakan lembaga yang netral dalam politik.
"Justru kalau Polri dari awal dilatih untuk netral, boleh dilihat ada enggak Polri atau TNI yang berpihak. Pokoknya kalau kami (Polri-red) garis komando, kata pimpinan netral ya harus netral, titik, gak ada babibu lagi," tegasnya.
Tapi soal apakah Iriawan yang juga mantan Kapolda Metro Jaya mampu menjaga netralitas institusi ketika ditunjuk menjadi Pj Gubernur Jabar, Anton tidak bisa memberikan jaminan.
"Masalah itu kan terserah beliau (Iriawan-red). Cuman kami kan begitu, kalau diperintahkan netral, netral. Dan Polri boleh dilihat sampai saat inipun alhamdulillah netral di semua daerah. Ini kan sebuah bukti, ada yang tidak netral, pasti ditindak sesuai profesi," pungkasnya. (fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PKS Minta Mendagri Tidak Picu Polemik
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam