BACA JUGA: Cuaca Sebagian Indonesia Buruk
Hal ini diungkapkan oleh anggota komisi VII DPR RI, Azwir Dainy Tara pada JPNN, Selasa (9/2).Azwir mengatakan, seharusnya pemberian Kalpataru atau penghargaan lingkungan lainnya diberikan oleh lembaga independen dan bukan oleh pemerintah
"Pemberian Kalpataru dari pemerintah itu harusnya dihentikan
BACA JUGA: ABG Cantik Sidoarjo Tiga Hari Menghilang di Tangerang
Kalau toh tetap mau dilaksanakan, serahkan penilaian kepada tim independenBACA JUGA: Pelajar Dilarang Rayakan Valentine
Ada kepentingan mengandung muatan politis antara pemerintah pusat dengan pemerintah di daerah untuk mencari nama," kata Azwir.Politisi Partai Golkar tersebut mengatakan, sudah banyak Kalpataru yang dikembalikan oleh penerimanyaKarena si penerima Kalpataru merasa tidak pantas dan tidak layak mendapatkan penghargaan sementara kondisi di lingkungan mereka tidak sesuai dengan penghargaan yang mereka terima.
Contoh terbaru kata Azwir, pengembalian Kalpataru oleh Patih Laman akhir 2009 laluKetua adat suku asli Riau ini kecewa karena hutan adat habis dibabat dan dijadikan perkebunan kelapa sawitKalpataru yang dia dapatkan saat pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, akhirnya dikembalikan ke Presiden SBY.
"Kejadian pengembalian Kalpataru ini bukan hanya di Riau, tapi juga beberapa daerah lainnya di IndonesiaKalau saja bisa menyadari, setiap kali ada pengembalian Kalpataru, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harusnya maluItu membuktikan bahwa penilaian yang dilakukan selama ini memang tidak obyektifSampai-sampai si penerimanya saja merasa tidak pantas untuk menyimpan kalpataru tersebut," kata Azwir.
Azwir pun berjanji akan menyampaikan persoalan ini ke Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk ditindaklanjuti kepada pemerintah."Saya akan sampaikan masalah ini untuk Meneg-LHBiar nanti jadi bahan intropeksi buat pemerintahJangan sampai ada lagi Kalpataru yang dikembalikan," katanya.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Tahanan Kabur dari Penjara
Redaktur : Tim Redaksi