jpnn.com, JAKARTA - Kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara, merupakan salah satu kunci sukses sistem pemerintahan yang akuntabel dan bebas KKN.
Tingginya tuntutan dan harapan masyarakat kepada aparat pemerintah, tidak mengherankan etika dan etiket Aparatur Sipil Negara (ASN) akan menjadi sorotan tajam.
BACA JUGA: Azis Syamsuddin Minta Kemnaker Sigap Tindak Pengusaha tak Bayar THR
Menurut Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi untuk menghadapi tantangan tersebut, lembaga pemerintahan perlu mengakselerasi implementasi etika dan etiket penyelenggara negara yaitu ASN dalam pelaksanaan pemerintahan.
"Nilai-nilai etika pemerintah harus menjadi landasan moral bagi ASN penyelenggara pemerintahan dan menjadi policy guidance (pedoman kebijakan) oleh administrator negara dalam membuat dan menjalankan kebijakan," kata Sekjen Anwar Sanusi saat memberikan arahan sekaligus membuka Webinar bertema 'Etika dan Etiket Pergaulan Profesional ASN Kemnaker' yang diselenggarakan oleh Pusdiklat SDM Kemnaker di Jakarta, Rabu (14/4).
BACA JUGA: Tingkatkan Kualitas dan Daya Saing SDM, Kemnaker Gelar Pelatihan Mekanik Alat Berat
Anwar Sanusi mengatakan, masih ada pandangan masyarakat atau stigma yang dialamatkan ASN atau birokrasi pemerintahan.
Adanya stigma ASN tidak efisien, tidak efektif, tidak produktif, dan tidak mengoptimalkan kinerja karena ASN cenderung melakukan hal-hal instruktif.
BACA JUGA: Kemnaker Galang Dana dan Salurkan Bantuan Logistik kepada Korban Bencana di NTT
"Apalagi ASN tersebut memiliki bawahan. Padahal pandangan masyarakat tersebut tidak selamanya benar," ujar dia.
Anwar Sanusi tak mengelak, memang tidak mudah mengubah stigma yang melekat di masyarakat menyangkut birokrasi.
Dia menyebut untuk mengubahnya, kalangan ASN harus merumuskan langkah strategis dan taktis menyangkut tata kelola birokrasi, agar dapat mencerminkan tata kelola yang baik.
"Kami bisa membangun gedung, infrastruktur-infrastruktur fisik. Tetapi membangun suprastruktur, terutama SDM bukan perkara mudah," ujar Anwar Sanusi.
Anwar Sanusi menegaskan inti dari reformasi adalah reformasi SDM yang merupakan unsur utama dari birokrasi dengan menyentuh pola pikir. Sebab, lanjut dia, pola pikir yang menjadi dasar seseorang bertindak, ditentukan oleh nilai-nilai yang menjadi referensinya.
"Ketika kita menjalankan transformasi perubahan, maka kita harus merubah nilai-nilai yang menjadi bekal ASN. Saya harap pelan-pelan menggeser stigma, menjadi karya prima yang ditentukan dari dasar nilai etika dan etiket yang menjadi referensi," ujar Anwar Sanusi.
Dia juga menyebut beberapa etiket penting yang seharusnya dilakukan oleh ASN. Di antaranya nilai profesionalitas, integritas, respectful (menghormati dan menghargai pihak lain secara baik dan wajar), dan cooperative (kebersamaan, suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan).
"Apa yang kita diskusikan hari ini, saya menginginkan nantinya akan menjadi nilai-nilai yang akan bisa diciptakan secara bersama. Kalau kita memiliki nilai bersama, common values maka kami mudah untuk mensikapi apapun terkait karya dan kerja kita," beber dia.
Sementara Narasumber Webinar Sandra Erawanto, memaparkan pencitraan diri positif dan etika pergaulan profesi ASN. Menurut Widyaswara Ahli Muda Kemsetneg itu, tujuan pencitraan diri yakni menjadi pribadi yang ahli dan luar biasa, dan menghasilkan karya yang bermanfaat, membahagiakan dan mensejahterakan.
"Sementara komponen utama pencitraan diri yakni penampilan, pengetahuan, komitmen dan potensi/nilai diri," kata Sandra Erawanto.
Dalam laporannya Plt. Kapusdiklat SDM Kemnaker Darmawansyah mengatakan tujuan digelarnya webinar untuk menciptakan moral yang baik, yang harus dimiliki dan diterapkan oleh ASN sebagai modal utama moralitas dan kehidupan dalam organisasi dan masyarakat.
"Sedangkan mempelajari etiket (kode etik) adalah untuk menentukan baku standar penilaian di organisasi maupun di masyarakat," kata Darmawansyah. (jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia