jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melegalkan becak di jalan Ibukota masih menuai pro dan kontra. Pihak pro mengatakan, bahwa becak adalah angkutan yang ramah lingkungan dan bisa menjangkau ke pemukiman warga.
Sementara yang menolak menyatakan bahwa kondisi kebutuhan moda transportasinya saat ini sudah berbeda. Sudah banyak alternatif moda transportasi umum hingga berjenis online ke pemukiman.
BACA JUGA: Demi Pilpres, Gerindra Tega Biarkan Jakarta Tanpa Wagub
Analis Kebijakan Transportasi dari Forum Warga Kota Jakarta (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mengatakan, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk menarik becak kembali ke Jakarta. Kajian bagaimana kebutuhan becak di Jakarta hingga merevisi regulasi terkait keberadaan becak di Jakarta.
”Itu (kajian) harus dilakukan lebih dulu agar didapatkan dasar kebutuhan becak di Jakarta seperti apa,” kata Azas Tigor Nainggolan kepada INDOPOS, Kamis (11/10). Hasil kajian tersebut, kemudian menurut Tigor digunakan untuk melakukan proses meregulasi becak kembali di Jakarta.
BACA JUGA: Mulai Hari Ini, Jalan Wahid Hasyim Jadi Satu Arah
Saat ini setidaknya ada 3 regulasi yang harus direvisi atau dirubah untuk menjadi dasar hukum beroperasinya kembali becak di Jakarta. Ketiga regulasi itu adalah Perda No 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang melarang becak di Jakarta.
Perda No 5 tahun 2014 tentang Transportasi Jakarta yang belum memasukkan becak.
BACA JUGA: Jakarta Selatan Gencarkan Inspeksi Pasar
Sebagai salah satu alat moda transportasi umum dan kebijakan Pola Transportasi Makro (PTM) Jakarta yang belum memasukkan becak dalam PTM. ”Kalau melihat pengalaman kota lain di dunia, seperti kota New York, Amerika Serikat saja mengizinkan becak sebagai alat transportasi di lokasi wisata,” urainya.
Begitu pula di Malaka, Malaysia menempatkan becak sebagai alat transportasi para wisatawan berkeliling kota tua di sana. Tigor di dalam negeri seperti Kota Jogjakarta pun memasukkan operasionalisasi becak melalui Perda Pariwisata dan jadi alat transportasi pariwisata.
Mungkin saja, menurutnya Jakarta bisa melihat peluang tersebut. ”Jangan terlalu cepat juga mengatakan, bahwa becak akan masuk dan menjadi alat angkutan lingkungan tanpa didasari oleh kajian yang tepat serta regulasi baru agar menjadikan becak tepat sasaran di Jakarta,” terangnya.
Sebelumnya, Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Arouffy menyatakan, pengoperasian becak di DKI masih menunggu perda mengakomodasi operasional becak di Jakarta. Namun, ia belum bisa memastikan isi revisi Perda Ketertiban Umum itu nantinya.
”Kalau becak kan kita sudah sepakat nunggu perda. Kan revisi perda lagi dikeluarin oleh Biro Hukum sama Satpol PP,” ujarnya.
Dia menyebut, leading sector dalam revisi perda itu adalah Satpol PP DKI Jakarta. ”Ada wacana untuk mengakomodasi operasional becak, tapi kalau belum ditetapkan kan saya enggak bisa pastikan,” katanya.
Sementara itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan, kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk mengembalikan becak di Jakarta sangat bertentangan dengan zaman. Karena, menurutnya sudah tidak manusiawi lagi, apabila ada moda transportasi di Ibukota dengan menggunakan tenaga manusia.
"Tugas kita memberdayakan mereka (penggowes becak) dengan pekerjaan yang lebih layak. Bukan malah membiarkan mereka," ujarnya.
Dia menyebutkan, alih profesi bagi para pengayuh becak yang berusia muda dengan memberikan pelatihan untuk mendapatkan SIM. Dengan cara ini mereka bisa bersaing menjadi pengemudi angkutan umum atau supir pribadi.
Bagi Gembong, pengayuh becak yang berusia tua atau lanjut bisa beralih profesi sebagai pedagang. Tentu saja, menurut Gembong bisa disesuaikan dengan potensinya. ”Cara ini saya rasa lebih manusiawi. Daripada mengembalikan becak ke Jakarta,” ucapnya. (nas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Proyek Pasar Blok A Mangkrak
Redaktur & Reporter : Adil