jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyoroti maraknya kasus prostitusi online yang ramai dibicarakan publik saat ini. Termasuk isu adanya beberapa nama pejabat yang jadi pelanggan jenis prostitusi tersebut.
JK-sapaan karib Jusuf Kalla, meyakini pejabat tidak mungkin menjadi pelanggan prostitusi online tersebut. Pasalnya, penghasilan pejabat tidak akan cukup membayar para PSK yang bernilai ratusan juta.
BACA JUGA: Kubu Ical Sebut Tak Ada DPD yang Ingin Munaslub
"Gaji pejabat negara kan kecil masa bisa bayar 100 juta," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (12/5).
Semua nama, kata dia, bisa saja masuk dalam daftar prostitusi online tersebut. Namun, ia sangsi bisa dibuktikan nama dalam data tersebut.
BACA JUGA: Leo Nababan Ragukan Kemampuan Tommy Gelar Munaslub Golkar
JK pun menegaskan tidak etis jika nama-nama pelanggan prostitusi online disebarluas oleh penyidik Polri. "Tidak boleh dong. Masa pengakuan orang Anda sebarkan. Itu mencemarkan nama baik orang. Kalau daftar kan bisa saja dibuat-buat. Tidak etis dibuka, Cerikarena tidak ada buktinya," tandas JK. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Kejaksaan Agung Teliti Lagi Berkas BW
BACA ARTIKEL LAINNYA... Agun Gunanjar Malas Komentar soal Tommy
Redaktur : Tim Redaksi