jpnn.com - JAKARTA - Dalam waktu dekat DPR, untuk kesekian kalinya, bakal merevisi UU MD3. Kali ini revisi dilakukan demi menambah jumlah pimpinan DPR.
Pertanyaan pun muncul mengenai manfaat dari revisi tersebut bagi masyarakat. Mengingat pada akhirnya revisi itu hanya akan mengakomodasi PDI Perjuangan yang sejak 2014 sangat ngebet mendapat jatah kursi pimpinan DPR.
BACA JUGA: Mau Liburan dengan Anak, Pelda Agung Ternyata jadi Korban Hercules C130
"Bagi saya, revisi ini semata-mata untuk kekuasaan, untuk kepentingan elite. Rakyat tak diuntungkan dengan revisi ini atau dirugikan jika tidak direvisi," ucap pakar politik Universitas Parahyangan Asep Warlan Yusuf kepada redaksi RMOL, Minggu malam (18/12).
Karena itu, Asep sedikit menyesalkan rencana dewan mengebut revisi itu, sampai-sampai waktu reses digunakan untuk membahasnya.
BACA JUGA: Gaya Berkerudung Yenny Wahid Sering Diprotes
Padahal, untuk undang-undang lain yang lebih penting dan berdampak langsung dengan kepentingan rakyat, dewan suka mengulur-ulur waktu.
"Kalau revisi untuk meningkatkan produtivitas dewan, kita akan mendukung. Tapi, kalau yang ini, yang hanya untuk kekuasaan, saya kira tidak ada urgensinya," ucap Asep.
BACA JUGA: Kemenkes Nilai RUU Tembakau Tidak Diperlukan
Asep merasa tidak ada yang fatal dalam aturan penentuan pimpinan DPR dan MPR yang ada dalam UU MD3 saat ini.
Sebab, di negara-negara demokrasi di dunia, memang ada dua sistem yang digunakan.
Ada yang memakai sistem pemilihan oleh internal anggota, ada juga yang berdasarkan perolehan suara di Pemilu.
Untuk yang berdasarkan perolehan suara pemilu, terang Asep, biasanya dipakai oleh negara-negara yang menganut sistem parlementer.
Inggris salah satunya. Ketua parlemen di Inggris biasa berasal dari partai pemenang pemilu.
"Jadi, kalau kita akan pakai hasil suara di Pemilu, akan terasa parlementer," imbuhnya. (rmol/dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kalimat Terakhir Pilot Hercules di Instagram
Redaktur : Tim Redaksi