Artikel ini diproduksi oleh ABC Indonesia
Jumlah pekerja migran yang besar menjadi salah satu penopang perekonomian Australia.
BACA JUGA: Makin Panas, PM Australia Sebut Alasan Tiongkok Sampah, Konyol dan Terbantahkan
Tapi sejak perbatasan Australia ditutup akibat pandemi virus corona, jumlah pendatang menurun tajam, yaitu sebesar 30 persen di akhir tahun keuangan 2020.
Di tengah menurunnya pendapatan Australia dan naiknya angka penganguran, kurangnya pendatang malah disebut-sebut sebagian warga Australia sebagai hal yang tidak buruk.
BACA JUGA: Gerakan Antirasisme Meluas, Patung Tokoh Kolonial Australia Dirusak Dua Perempuan
Seperti yang dinyatakan oleh juru bicara soal imigrasi dari Partai Buruh, Senator Kristina Keneally, yang pada dasarnya mengatakan bahwa "pasokan murah" pekerja migran telah merebut jatah pekerjaan warga Australia dan menurunkan upah mereka.
Pernyataannya dalam sebuah artikel tersebut mengundang sejumlah tanggapan, termasuk tuduhan sebagai seorang rasis.
BACA JUGA: Bertambah Lagi, Giliran Snapchat Membatasi Konten Donald Trump
"Pemulihan ekonomi pasca COVID-19 nanti harus menjamin pergeseran dari ketergantungan [Australia] pada pasokan pekerja murah dari luar negeri, yaitu pekerja sementara yang membuat gaji pekerja Australia turun dan mengambil jatah kerja warga Australia," tulisnya. Bantahan Pemerintah Australia Photo: Visa untuk bekerja dan tinggal di Australia sementara, yakni jenis 457 telah diubah menjadi TSS di tahun 2018. (ABC Riverland: Catherine Heuzenroeder)
Menteri Imigrasi Australia, Alan Tudge, membantah argumen Senator Kristina dengan mengatakan "Pemerintah Australia sangatlah berhati-hati" untuk memprioritaskan warganya, terutama dalam hal penyediaan jatah kerja bagi mereka.
Ia mengatakan tenaga kerja Australia sudah dilindungi oleh aturan 'labour market testing' yang mewajibkan pemberi pekerjaan untuk mengiklankan lowongan bagi tenaga kerja lokal terlebih dahulu, sebelum menjangkau warga negara asing.
Namun, kenyataannya, 'labour market testing' tidak berlaku bagi tenaga kerja dari negara-negara yang terikat perjanjian perdagangan internasional dengan Australia.
Negara tersebut meliputi China, Jepang, Meksiko, Thailand, Vietnam, Kanada, Chili, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Singapura.
Kelompok bisnis di Australia menilai sistem tersebut tidak berdampak signifikan dalam memastikan warga Australia akan diutamakan dalam pemberian kerja. Ingin menetap di Australia Utara?
Kawasan Australia Utara memberikan kesempatan bagi warga asing untuk bekerja dan jadi penduduk tetap.
Pelajar mendominasi lapangan kerja migran
Satu hal yang dilewatkan oleh Menteri Alan adalah perbandingan jumlah pemegang visa Australia telah berubah beberapa tahun belakangan ini.
Jumlah pemegang visa dengan izin kerja kini lebih besar daripada pemegang visa permanen lainnya, seperti visa jenis 'permanent family'.
Di tengah menurunnya angka visa 'skilled' atau izin tinggal karena memiliki keterampilan, baik yang sifatnya permanen maupun sementara, proporsi pemegang visa pelajar, yang juga memberikan izin kerja, justru meningkat pesat.
Secara signifikan, proporsi pemegang visa 'student' di Australia naik, dari awalnya 9,8 persen dari menjadi 13,7 persen.
Sementara itu, proporsi pemegang visa 'temporary skilled' atau izin tinggal sementara berdasarkan keterampilan, malah menurun menjadi 2,8 persen dari sebelumnya 4,8 persen di tahun 2012-13.
Di sisi lain, jumlah pemegang visa 'permanent skilled' atau izin tinggal permanen berdasarkan keterampilan, yang tadinya adalah sebesar 4,9 persen di tahun 2012-13 menurun menjadi 3,7 persen di tahun 2018-19.
Sistem di Australia mungkin terlihat semakin "menutup pintu" bagi migran untuk dapat tinggal selamanya di Australia dan tidak lagi mengutamakan keterampilan.
Tapi bukan berarti tuduhan jika migran selama ini mengambil jatah pekerjaan warga Australia adalah benar. Apa saja syarat bekerja di Australia?
Australia memiliki pilihan visa untuk warga asing bekerja dan menetap di negaranya.
Apakah benar migran mencuri jatah?
Sayangnya, beberapa bukti yang ada belum bisa menjawab pertanyaan ini.
Seperti dikatakan oleh profesor bidang ekonomi dari Australian National University (ANU), Robert Breunig, yang telah membuat pemodelan dampak skema 'skilled migration' dalam lapangan kerja dan upah.
Menurut analisa Profesor Robert, dengan bertambahnya jumlah pekerja akibat migrasi, secara otomatis upah seharusnya menjadi lebih murah.
Namun, di saat yang bersamaan, penambahan jumlah pekerja cenderung meningkatkan tingkat produktivitas, yang sebaliknya, menaikkan jumlah upah.
Profesor Robert mengatakan dua dampak yang saling menyeimbangkan ini, di banyak kesempatan, telah menetralkan satu sama lain.
"Kami menemukan angka nol besar," kata Profesor Robert kepada tim Cek Fakta ABC. Kesimpulan yang bisa diambil saat ini
Analisa ABC Fact Check ini tetap tidak bisa menjawab pertanyaan Senator Kristina, yaitu 'apakah 'low skilled migrant' atau migran kurang keterampilan, seperti siswa atau pemegang Work & Holiday Visa (WHV), telah mengambil jatah pekerjaan dan memotong upah.
Hal lain yang patut dipertimbangkan adalah kenyataan berdasarkan penelitian John Daley dari Grattan Institute, "Australia sedang menjalankan sistem migrasi bagi migran dengan keterampilan sedikit".
"Orang-orang dari sistem ini membangun proporsi tenaga kerja muda," kata Dr John.
Namun, untuk menilai dampaknya sangatlah rumit, mengingat migran berketerampilan sedikit ini bersedia bekerja dengan upah rendah dan beberapa perusahaan sudah melakukan hal tersebut.
Tapi karena perusahaan dan pekerja asing tidak mau mengakui hal ini, data yang tersedia 'tidak dapat dipungkiri, kurang akurat', menurut Dr John.
Ada juga beberapa kritik besar, baik dari serikat pekerja dan kelompok bisnis, yang berpendapat sistem visa saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah dengan samkin banyaknya pendatang dengan jenis visa yang mengizinkan bekerja, seperti visa pelajar dapat mengurangi lapangan pekerjaan di Australia.
Ada beberapa bukti yang menunjukkan bisa terjadi, meskipun sulit untuk menjawab secara empiris.
Yang jelas Alan Tudge, sebagai Menteri Imigrasi Australia tidak membeberkannya secara lengkap, hanya mengatakan bahwa pekerja Australia telah mendapat prioritas.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Massa Black Lives Matter Desak Patung Figur Kolonial Australia Diturunkan