jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menyebutkan, seharusnya ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi sinyal kuat agar pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Dalam sebuah kesempatan, kata Siti Zuhro, Jokowi pernah menyampaikan kekhawatiran munculnya klaster penularan Covid-19 dari Pilkada 2020.
BACA JUGA: Satu Lagi, Kontestan Pilkada 2020 Meninggal Dunia Karena COVID-19
Kekhawatiran itu bisa diartikan untuk menunda Pilkada 2020.
"Dari statement itu saja, semestinya mempertimbangkan secara serius untuk tidak melaksanakan Pilkada secara langsung, kecuali pelaksanaan Pilkada di dua daerah, ini di 270 daerah," kata Siti saat LIPI menyampaikan sikap terkait Pilkada 2020 secara daring, Kamis (1/10).
BACA JUGA: Bawaslu Temukan Pelanggaran Kampanye Pilkada 2020 di 10 Daerah Ini
Menurut Siti, setidaknya ratusan jiwa akan terlibat di dalam Pilkada 2020.
Potensi itu yang mengkhawatirkan terjadinya penularan Covid-19.
BACA JUGA: LIPI Suarakan Penundaan Pilkada, Silakan Simak Alasannya
"Ini yang membuat semua concern," ujar dia.
Terkait Pilkada 2020, LIPI merekomendasikan untuk menunda hajatan politik tersebut.
LIPI beralasan kasus Covid-19 masih tinggi di Indonesia, sehingga Pilkada 2010 perlu ditunda.
Menurut Siti, terdapat alasan logis lain yang membuat LIPI merekomendasikan menunda Pilkada 2020.
Dia pun menyinggung tentang prakondisi yang belum dilaksanakan sebelum memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020.
"Itu persoalan krusialnya. Prakondisi itu yang seharusnya diciptakan sejak awal kalau memang berniat tidak mau membatalkan Pilkada 2020," ujar dia.
"Artinya apa? Dipastikan dari perspektif kesehatan sudah melandai. Artinya tidak justru meningkat, sekarang ini yang semestinya tidak lagi lockdown, ternyata harus lockdown," pungkas dia. (ast/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan