jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Faris Thalib menilai Presiden Joko Widodo dalam posisi dilematis dengan tetap membiarkan Airlangga Hartarto menjabat Menteri Perindustrian, setelah Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum Golkar.
Faris mengatakan, di satu sisi Jokowi terikat pakta integritas yang dijanjikan sejak awal menjabat, bahwa menteri tak boleh rangkap jabatan. Sementara di sisi lain, terkesan punya kontrak politik dengan Golkar.
BACA JUGA: Duel El Classico Jokowi Vs Prabowo Masih Mungkin Terjadi
"Pada posisi ini Jokowi kelihatannya sangat membutuhkan Golkar sehingga memilih melanggar janjinya sendiri," ujar Faris kepada JPNN, Kamis (25/1).
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Studies (IPS) ini, presiden perlu menjelaskan secara konkret pada publik terkait alasan mempertahankan Airlangga. Tidak cukup hanya dengan alasan pemerintahan saat ini tinggal berjalan satu tahun lebih, sehingga tidak efektif melakukan penggantian menteri.
BACA JUGA: Pak Jokowi Mulai Membaca Titik Kelemahannya
Jawaban tersebut dinilai bakal membuat masyarakat bertanya-tanya, apakah saat melantik Airlangga menjadi menteri beberapa waktu lalu, tidak menyampaikan pakta integritas, sehingga saat maju sebagai Ketua Umum Golkar bebas tidak mengajukan surat pengunduran diri.
Selain itu, rangkap jabatan Airlangga dikhawatirkan dapat menimbulkan kecemburuan bagi parpol koalisi pendukung pemerintah lainnya.
BACA JUGA: JK Sebut Pemilu 2019 Bakal Paling Rumit Sedunia
Saat ditanya, apakah langkah Jokowi mempertahankan Airlangga untuk dipersiapkan sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2019, Faris mengaku belum melihat kemungkinan tersebut.
"Saya tidak melihat ada persiapan ke arah sana. Perlakuan spesial Jokowi sepertinya cara mengamankan Golkar sebagai kendaraan politik jelang pilpres ke depan," pungkas Faris. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebaiknya Golkar Segera Cari Pengganti JK untuk Pilpres 2019
Redaktur & Reporter : Ken Girsang