Aparat Harusnya Tindak Tegas Kecurangan, Bukan Menakuti Warga

Jumat, 19 April 2019 – 17:20 WIB
Proses penghitungan surat suara Pilpres 2019 di TPS 123 Kelurahan Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Foto: Ridho Hidayat/JawaPos.com

jpnn.com, JAKARTA - Praktisi Intelijen, Fauka Noor Farid turut mencermati sejumlah video viral yang merekam kesalahan input data dalam sistem KPU di Pilpres 2019.

Dalam video yang viral belakangan ini, input data dalam sistem KPU, berbeda dengan hasil C1 yang menjadi alat bukti transparansi penghitungan suara di lapangan.

BACA JUGA: Elite Gerindra Klaim Sudah Hitung 600 Ribu C1, Hasilnya Mengejutkan

BACA JUGA : Update Real Count KPU: Ada Tanda-Tanda Prabowo Menang 62 Persen?

Menurut dia, KPU harusnya berhati-hati ketika melakukan input data. Kejadian salah input bisa menjadi sumber permasalahan yang ditatap masyarakat.

BACA JUGA: Prabowo: Gerakan Tahun Ini Mungkin akan Disebut Revolusi Emak-emak

Tidak tertutup kemungkinan masyarakat akan menilai penghitungan suara Pilpres 2019 diwarnai kecurangan.

Sebab, masyarakat akan menilai hasil di lapangan tidak sesuai dengan hasil lembaga survei dan input data KPU.

BACA JUGA: Siapa yang Diutus Jokowi Temui Prabowo - Sandi?

"Permasalahannya ini, adanya ketidaksesuaian, input data di sistem KPU ditemukan berbeda dengan hasil C1. Itu bisa dibuktikan. Ini tentunya membuat gaduh, masyarakat pastinya menuntut keadilan,” kata dia di Jakarta Jumat (19/4).

BACA JUGA : Fadli Zon Beri Contoh Dugaan Kecurangan Input Data KPU

Fauka mengatakan, aparat hukum seharusnya menindak tegas dugaan kecurangan yang menyeruak.

Aparat hukum harusnya tidak menakut-nakuti balik masyarakat yang meminta keadilan dalam proses penghitungan suara Pilpres 2019.

"Seperti Panglima TNI juga harus melayangkan peringatan, pada siapa pun yang melakukan kecurangan harus ditindak tegas. Kapolri harus benar-benar menindak. Bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang meminta keadilan, bukan malah menakut-nakuti masyarakat yang memiliki data murni hasil pemilihan di lapangan," ucap dia.

Menurut dia, hukum harus tegak kepada pelaku siapa pun. Tidak terkecuali KPU yang terbukti salah melakukan input data penghitungan suara Pilpres 2019.

"Jika lembaga KPU yang terbukti salah input data dilindungi aparat hukum, sangat bahaya bagi demokrasi kita. Masyarakat pastinya akan turun meminta keadilan ditegakkan," ungkap dia.

Fauka menambahkan, aparat harus jernih berpikir ketika rakyat menuntut keadilan selama proses penghitungan suara Pilpres 2019.

“Ya, kalau nantinya masyarakat turun ke jalan karena ketidakadilan yang dilakukan oleh KPU, aparat tidak bisa menyalahkan masyarakat selama itu dilakukan dengan kondusif. Justru aparat kepolisian harus mengusut sumber dari masalah tersebut yaitu KPU,” pungkas dia.(mg10/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Sudahlah..Prabowo-Sandi Harusnya Menyerah pada Kedaulatan Rakyat


Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler