jpnn.com - SERANG – Sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) pada APBD Banten 2014 tertinggi sejak Banten jadi provinsi. Sisa anggaran tahun ini mencapai Rp 1,403 triliun, melebihi silpa APBD tahun 2013 sebesar Rp 1,060 triliun.
Akibat besarnya sisa anggaran itu, belanja daerah APBD 2015 menjadi Rp 9,047 triliun. Untuk pos belanja langsung Rp 3,909 triliun dan belanja tidak langsung Rp 4,337 triliun. Sementara itu, berdasarkan struktur APBD 2015, pendapatan daerah sebesar Rp 7,644 triliun.
BACA JUGA: Serapan APBD Sulsel Masih Minim
Rancangan APBD Banten 2015 tersebut sudah disahkan melalui rapat paripurna DPRD Banten, Minggu (30/11).
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno mengatakan, peningkatan APBD Banten tidak semata-mata untuk memperkuat kemampuan keuangan Pemprov Banten, juga pemerintah kabupaten/kota.
BACA JUGA: Operasi Zebra Juga Sasar Parkir Sembarangan
Ia mengungkapkan, hal itu dapat dilihat dari peningkatan bagi hasil pajak kepada kabupaten/kota pada tahun 2015 yang ditargetkan Rp 2,04 triliun, kemudian bantuan keuangan Rp 574 miliar.
“Tahun depan, Pemprov Banten lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan serta percepatan pembangunan kemiskinan,” ujarnya.
Menanggapi besarnya sisa anggaran pada APBD Banten 2014, akademisi UNIS Tangerang, Ail Muldi menilai, dengan posisi jabatan Rano sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur, memengaruhi performa pegawai Pemprov Banten.
BACA JUGA: 36 Berkas Dikembalikan Kejaksaan
“Silpa itu bisa berarti banyak dana yang tidak terserap. Ada kegiatan yang tidak dilakukan,” kata kandidat doktoral komunikasi pembangunan ini.
Meski demikian, kata dia, sejak Rano menjadi Plt Gubernur Banten pada Mei 2014, belum ada gebrakan atau program visioner untuk memaksimal penggunaan anggaran dengan baik.
“Artinya, setelah jadi Plt, Rano Karno hanya menjalankan rutinitas biasa saja. Dia tidak bisa mendorong, maksimalkan, dan memfungsikan anggaran dengan baik,” ujarnya.
Menurut Ail, angka pengangguran terbuka Banten terendah kedua secara nasional.
“Seharusnya APBD Banten bisa digunakan untuk menekan anggka pengangguran ini. Birokrasi di Pemprov Banten harus segera didorong untuk membuat program realistis dan bisa digunakan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.(run/ipl)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kelulusan Tes CPNS Diumumkan Januari
Redaktur : Tim Redaksi