APBD Jakarta Telat Karena Jokowi Urus Banjir?

Senin, 20 Januari 2014 – 07:51 WIB
TAK TERSELAMATKAN : Sejumlah kendaraan milik warga yang tak sempat terselamatkan karena terendam banjir setinggi 1 meter di perumahan Graha Prima, Tambun Selatan, Minggu (19/1). RISKY/RADAR BEKAS/JPNN

jpnn.com - JAKARTA -- Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta hingga kini belum ketok palu. Banyak anggapan bahwa terkendalanya pengesahan APBD DKI Jakarta karena Gubernur DKI Joko Widodo atau Jokowi sedang sibuk mengurus banjir.

"Tidak ada hubungannya pengesahan APBD tertunda dengan gubernur yang sedang fokus menangani banjir di ibu kota," ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta H. E Syahrial, kemarin (19/1).

BACA JUGA: Marak Terminal Bayangan di Lebak Bulus

Syahrial mengungkapkan, proses memasukan ribuan kode rekening anggaran satu persatu dilakukan oleh pihak eksekutif. Akibatnya pengesahan anggaran tertunda. Kendati demikian, saat ini proses memasukkan kode rekening sudah rampung.

Sedangkan kendala politis berupa tarik menarik kepentingan anggota dewan juga tak luput menghambat. "Maklum sekarang tahun politik, tentu para anggota dewan memiliki kepentingan politik untuk dirinya atau partainya masing-masing," tandas dia.

BACA JUGA: Pengamat: Jokowi dan Gubernur Sebelumnya Sama Saja

Pernyataan Syahrial tersebut meluruskan adanya anggapan bahwa pengesahan anggaran terhambat akibat bencana banjir yang terjadi di Ibukota DKI Jakarta belakangan ini.

"Perlu diluruskan, karena penyebab tertundanya pengesahan memang bukan karena gubernur sedang fokus mengurus banjir. Penyebab ketertundaan karena ada masalah teknis dan juga politis. Gubernur sendiri sudah mangatakan hal itu melalui media massa," terang Syahrial.  

BACA JUGA: Jokowi tak Mampu Tangani Banjir, PPP: Lebih Baik Minta Maaf

Saat ini, sambung Syahrial, dirinya telah berkonsultasi dan meminta ketegasan dari Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengenai jadwal pengesahan APBD DKI 2014. Hasilnya diperoleh jawaban menggembirakan, karena dipastikan APBD bisa disahkan dalam beberapa hari ke depan.

"Menurut Ketua Dewan paling lambat hari Rabu  tanggal 22 Januari rapat paripurna pengesahan APBD 2014 sudah bisa digelar," ungkapnya.

Loyalis Megawati Soekarnoputri ini juga berharap pengesahan benar-benar bisa dilakukan secepatnya. Jika nanti penetapan APBD kembali tertunda dan lewat dari tanggal 22, Syahrial mengancam akan membeberkan kepada masyarakat dan media massa siapa saja pihak-pihak yang menghambat penetapan APBD. "Jika nanti masih tertunda saya akan beberkan pihak-pihak yang menghambat penetapan APBD," tegasnya.

Sementara itu, Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov DKI Wiriyatmoko mengatakan, kini Tim Aanggaran Pemerintah Daerah (TPAD) sedang memasukkan kode rekening APBD 2014, sebelum dibawa ke sidang paripurna untuk disahkan. “Sekarang sedang diinput kode rekeningnya di BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah). Paling nggak, Selasa (22/1) besok, paripurnanya,” ungkap dia.

Dalam pembahasan terakhir, tambah Wiriyatmoko, alokasi Rancangan APBD 2014 disetujui sebesar Rp72 triliun. Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengatakan  keterlambatan pengesahan APBD DKI 2014 karena adanya tarik-menarik kepentingan dalam DPRD DKI Jakarta. "Biasalah, ini namanya dinamika politik di dewan," tutur Jokowi.

Sayangnya orang nomor satu di Jakarta itu enggan menyebutkan dinamika politik yang dimaksudnya. Jokowi mengakui, keterlambatan pengesahan Rancangan APBD merupakan penyakit menahun. “Sudah delapan tahun gitu-gitu saja. Sudah biasa,” tukasnya. (wok)

BACA ARTIKEL LAINNYA... JK juga Salahkan Foke soal Banjir di Jakarta


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler