jpnn.com - PALANGKA RAYA - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) dalam Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan. Salah satu agenda utama Apeksi dalam Raker Komisariat Wilayah V Regional Kalimantan itu ialah membahas penghapusan honorer atau tenaga non-ASN, dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK.
"Salah satu agenda utama pada Rapat Kerja Komisariat Wilayah V Apeksi Regional Kalimantan adalah tentang kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN dan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja,” kata Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin di Palangka Raya, Jumat (21/10).
BACA JUGA: Tahapan Seleksi PPPK Nakes 2022, Nilai Passing Grade, Afirmasi bagi HonorerÂ
Menurut dia, bahasan itu menjadi salah satu fokus utama Apeksi karena terkait langsung dengan kebutuhan pegawai pemerintah.
Selain itu, lanjutnya, juga menyangkut hajat hidup masyarakat secara langsung, terutama yang saat ini berstatus tenaga honorer atau kontrak.
BACA JUGA: 11 Tahun jadi Honorer, Perempuan Cantik Ini Bawa Poster, Tulisannya, Hmm
Untuk membahas itu, pada raker yang dimulai 18-21 Oktober ini turut menghadirkan Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Alex Denni.
Bahasan ini pun menyangkut tentang pemetaan kebutuhan, posisi yang tersedia untuk PPPK, solusinya bagaimana, dan tahapannya penyelesaian sehingga tidak memungkinkan jika secara mendadak tenaga honorer dihapuskan.
BACA JUGA: 19 Poin Hasil Pertemuan Honorer Tenaga Administrasi Sekolah Negeri & BKD, Penting Semua
Kondisi dan kebutuhan tenaga non-ASN di lingkup pemerintahan juga harus dipertimbangkan oleh KemenPAN-RB, dalam upaya implementasi penghapusan tenaga kontrak atau honorer. "Intinya bahwa kebijakan itu harus dilaksanakan bertahap tidak bisa dilakukan tiba-tiba," ungkap Fairid.
Selanjutnya, kepala daerah termuda di Kalteng itu pun mengapresiasi wali kota se-Kalimantan beserta seluruh jajaran yang turut menyukseskan kegiatan yang dipusatkan di "Kota Cantik".
"Raker ini pun mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi serta inovasi strategis yang nantinya akan disampaikan ke pemerintah pusat melalui Dewan Pengurus Apeksi. Apa saja yang dibutuhkan di Kalimantan, demi menunjang pembangunan daerah yang berkesinambungan dan berkelanjutan antar daerah,” ujar Fairid.
Sementara itu Ketua Komwil V Apeksi sekaligus Wali Kota Tarakan Khairul mengatakan Apeksi ini adalah komitmen sembilan kota di Regional Kalimantan untuk bersama-sama merumuskan solusi konkret terhadap permasalahan yang ada, untuk disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Kesempatan ini momen bagi kami untuk menjadi bagian untuk mewujudkan sinergisitas dan kolaborasi antarkota di Kalimantan,” katanya.
Khairul mengatakan bahwa Apeksi bukanlah organisasi inklusif.
Namun, ujar dia, Apeksi terbuka bagi semua pihak.
“Semoga dalam raker ini kita bisa mewujudkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, swasta, pers termasuk juga akademisi,” kata Khairul.
Melalui Raker ini juga, dia berharap bisa mendorong kemajuan di kota seluruh Kalimantan.
Raker sebelumnya, kata Khairul, sudah banyak menghasilkan rekomendasi, terutama mengenai konektivitas antarwilayah se-Kalimantan yang terus pihaknya dorong dalam setiap penyusunan rekomendasi. Tak hanya darat, akan tetapi laut dan udara.
Selain itu, beberapa juga yang sudah direkomendasikan ialah persiapan menyambut ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur, yang mana anggota Apeksi Komwil V sebagai penopang IKN, melihat hal tersebut sebagai perhatian utama, khususnya penguatan ketahanan bencana.
"Banyak lagi rekomendasi yang kita hasilkan, termasuk penguatan UMKM dalam rangka pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19," pungkas Khairul. (antara/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi