jpnn.com, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa sinergisitas TNI-Polri adalah harga mati demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Kapolri menyampaikan itu saat menjadi pembicara dalam Apel Komandan Satuan (Dansat) TNI AD di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, Kamis (23/6).
BACA JUGA: Langkah Kapolri Mengevaluasi Putusan Sidang Etik AKBP Brotoseno Disebut Sia-Sia
Kapolri Jenderal Listyo memaparkan soal optimalisasi sinergisitas TNI-Polri dalam menyelesaikan permasalahan bangsa menuju Indonesia berdaulat, adil, dan makmur 2045.
Dia menekankan bahwa penguatan sinergisitas TNI-Polri menjadi salah satu kunci utama dalam menyukseskan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 mendatang.
BACA JUGA: Promosikan Banyak Polwan, Kapolri Jenderal Listyo Menuai Pujian
"Harapan saya, sinergisitas TNI-Polri yang selama ini terbangun terus bisa kita jaga, sehingga dapat mengawal kebijakan pemerintah serta mampu menghadapi ancaman, tantangan dan gangguan kamtibmas dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045," kata Sigit dalam pemaparannya di hadapan seluruh Dansat TNI AD.
Terkait mewujudkan Indonesia Emas, Sigit mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menuangkan tujuh impian Indonesia mulai tahun 2015 - 2085. Menurut Sigit, kebijakan pemerintah saat ini mengarah untuk melaksanakan peta jalan tersebut.
BACA JUGA: Kapolri dan Dewan Pers Sama-Sama Pengin Menjaga Keutuhan Sosial
Dari visi itu, Sigit menyebut, ada empat pilar untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yakni pertama, manusia Indonesia yang unggul, berbudaya, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
Kedua, ekonomi yang maju dan berkelanjutan. Ketiga, pembangunan yang merata dan inklisif. Keempat, negara yang demokratis, kuat dan bersih.
"Ini semua bisa terwujud apabila syaratnya, satu, stabilitas kamtibmas, kedaulatan negara, soliditas TNI-Polri terjaga dengan baik. Kalau tidak, jangan pernah bermimpi mewujudkan visi ini,” katanya.
“Ini pentingnya pertemuan kita hari ini, sehingga kita bisa melihat kembali ada tujuan besar yang harus kita kawal sebagai pilar utama bangsa," lanjut Sigit.
Dia menjelaskan soal skenario pertumbuhan perekonomian Indonesia, untuk saat ini sudah mulai masuk ke tahapan take off, yang mana di dalamnya pemerintah sedang menyiapkan pembangunan SDM unggul hingga menyiapkan infrastruktur yang bertujuan sebagai fondasi perekonomian industri dan manufaktur.
Dengan begitu, diharapkan pada 2030 hingga 2035, pertumbuhan perekonomian Indonesia jauh lebih baik.
"Kita lihat, harapan kita saat di 2036, masuk ke tahapan lepas dari middle income trap dan masuk upper income,” ungkap Kapolri.
Walaupun kondisi pandemi dan global yang ada, kata dia, Indonesia membuat skenario yang realistis.
“Namun kita harapkan pertumbuhan ekonomi, kita jaga di atas 5 persen. Dengan posisi ini, tahapan menuju Indonesia Emas dapat tercapai," ucap eks Kabareskrim Polri tersebut.
Dalam hal ini, Sigit pun menyinggung soal pesan Presiden Jokowi di Rapim TNI-Polri beberapa waktu lalu.
Sigit mengatakan ketika itu Presiden Jokowi benar-benar mengingatkan untuk menjaga cita-cita mewujudkan Indonesia menjadi negara produksi bukan konsumsi.
Menurut dia, pesan ini tentu harus diingat. Sebab, saat ini Indonesia melakukan kebijakan mengubah pola dari negara konsumtif bergeser ke produktif.
"Jadi, pasar akan berubah dari negara lain, menjadi pasar kita. Dan ini akan membuat situasi global yang tentunya akan memunculkan kondisi, yang kita harus waspada," tutur mantan Kapolda Banten ini.
Sigit menuturkan bahwa TNI-Polri juga harus terus memantau dan mengawasi situasi dinamika lingkungan strategis ditingkat global, nasional hingga regional.
Seperti pandemi Covid-19, perang Ukraina-Rusia, kemunculan kelompok terorisme, masalah soal kedaulatan, Pemilu Serentak 2024 mendatang, mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan dinamika dalam negeri lainnya.
"Arahan Pak Presiden, beliau ingin TNI-Polri menjadi institusi yang profesional dan bekerja secara bersama. Ini tentunya perintah panglima tertinggi untuk kita semua. Terkait kerja sama dan sinergitas kita tindaklanjuti dengan dasar hukum yang ada," ungkap Sigit.
Dia menyatakan saat ini TNI-Polri terus melakukan optimalisasi dalam penguatan sinergsiitas dan soliditas. Hal itu diimplementasikan mulai dari pendidikan dasar, pengembangan, hingga pendidikan pengembangan umum.
"Khusus dengan TNI AD, kita membuat perjanjian kerja sama kegiatan terintegrasi terkait pendidikan untuk perwira. Perbantuan banyak sekali mulai dari unjuk rasa, pengamanan event baik nasional dan internasional," paparnya.
"Kita saling mengisi kapan Polri dan TNI harus selalu berada di depan. Ini berjalan dengan baik. Bagi kami, ini kami masukkan dalam program menuju Polri yang Presisi," ujarnya.
Sinergisitas dan soliditas TNI-Polri yang konkret, kata Sigit, sangat dirasakan dalam penanganan serta pengendalian pandemi Covid-19.
Pasalnya, kedua lembaga ini terus berada di lini terdepan terkait hal tersebut.
"Salah satu success story adalah bagaimana penanganan pandemi Covid-19. Pada saat itu, kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita semua yang harus di belakang tiba-tiba harus ada di lini terdepan,” katanya.
“Alhamdulilah tahun 2021 menempati tempat pertama di ASEAN terkait penanganan Covid-19.
Lalu, kita di peringkat 5 vaksinasi terbanyak. Dampaknya pandemi dapat dikendalikan. kita mulai coba PON, bulu tangkis internasional, presidensi dan lain lain," kata Sigit.
“Dampaknya pertumbuhan ekonomi sempat minus 5 persen, meningkat menjadi (plus) 7 persen. Kuartal kedua, ketiga, sempat turun tetapi kuartal keempat 2021 dan kuartal pertama 2022 bisa naik 5 persen dan ini semua bisa tercapai berkat sinergitas dan soliditas TNI-Polri," tambah Sigit.
Meski begitu, Sigit mengatakan bahwa masih ada hal lain permasalahan bangsa yang memerlukan implementasi dari sinergisitas dan soliditas TNI-Polri.
Di antaranya, pencegahan serta penanganan konflik sosial masyarakat. Kemudian, mitigasi penyebaran penyakit mulut dan kuku (PMK).
Lalu, antisipasi hingga memberikan bantuan apabila terjadinya bencana alam. Penanganan dan penanggulangan terorisme. Isu di Papua yang memerlukan peran dari TNI-Polri.
Kemudian, memastikan pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan kondusif, aman dan tertib, hingga munculnya kelompok yang menentang ideologi Pancasila.
"Terkait ideologi Pancasila, harga mati untuk kita semua. Jangan sampai dari luar masuk dan mengganggu nilai-nilai yang tertanam dalam ideologi Pancasila. Justru sebaliknya, kita harus mengubah ideologi Pancasila untuk kita globalkan. Karena dulu negara kita terkenal negara toleran dan ramah," papar Sigit sebagaimana keterangan tertulis yang diterima.
Lebih lanjut, kata Sigit, sinergisitas TNI-Polri juga sangat dibutuhkan untuk mengawal dan memastikan proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
Mengingat, pemerintah mengeluarkan kebijakan Indonesia sentris dengan semangat pemerataan perekonomian di seluruh Indonesia.
"Hambatan pembangunan IKN menjadi kewajiban TNI-Polri mengawal kegiatan IKN, terkait distribusi bahan pembangunan, permasalahan tanah dan permasalahan lainnya," tutup Sigit mengakhiri pemaparannya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi