jpnn.com, BATAM - Para pengusaha di Batam, Kepulauan Riau, masih menunggu kabar pergantian pimpinan BP Batam setelah pemilihan umum (Pemilu) 2019 usai.
Mereka berharap persoalan ini segera dituntaskan agar bisa memberikan kepastian kepada dunia usaha di Batam.
BACA JUGA: Jembatan Dua Barelang Rusak Ditabrak Tanker, BP Batam Minta Ganti Rugi Rp 10 Miliar
"Kami berharap persoalan ini diselesaikan sesuai tenggat waktunya pada 30 April seperti yang dijanjikan. Jangan sampai tertunda lagi karena hanya akan memberikan ketidakpastian kepada dunia usaha," kata ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Batam, Rafki Rasyid, Senin (22/4).
Kepastian mengenai siapa pemimpin BP Batam berikutnya menjadi tolak ukur dan pertimbangan bagi calon investor sebelum menanamkan modalnya di Batam. "Jadi jangan terlalu lama pengusaha itu wait and see menunggu kepastiannya," tambahnya.
BACA JUGA: Jamsir Yakin Kursi Ketua DPRD Kota Batam Tetap Milik PDIP
Peran BP Batam sangat vital dalam menjadi ujung tombak dan regulator terkait investasi yang ada di Batam. "Seandainya sudah definitif pun, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. Mulai dari soal lahan, SDM sampai perizinan. Makanya jangan sampai ditunda lagi penetapannya oleh pemerintah pusat," paparnya.
Setelah BP Batam stabil, maka investor butuh insentif fiskal, kemudahan perizinan dan juga pemangkasan birokrasi agar jangan sampai berbelit-belit lagi. "Birokrasi jangan begitu panjang sebab kita bersaing dengan negara tetangga yang sudah lebih baik," paparnya lagi.
BACA JUGA: Industri Properti Sangat Menantang, Perizinan Harus Dipermudah
Pengusaha sempat berharap pada pelaksanaan Online Single Submission (OSS) di Batam terkait perizinan usaha. "Namun pada praktiknya, pelaksanaannya masih banyak kendala di kalangan pelaku usaha maupun ASN. Maka harus dibenahi terutama soal integrasinya dengan sistem perizinan di Pemko Batam," katanya.
Dan satu lagi persoalan yang harus dicari solusinya yakni persoalan ongkos angkut kontainer dari Batam yang begitu mahal. "Memang mulai ada penurunan tarif, tapi belum seperti yang diharapkan oleh dunia usaha. Fasilitas pelabuhan juga sudah relatif ketinggalan. Segera diperbaiki untuk menekan biaya agar bisa efisien dan menguntungkan banyak pihak," ungkapnya.
Terpisah, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate INdonesia (REI) Batam, Achyar Arfan mengatakan bahwa dengan bergabungnya Pemko dan BP Batam nanti akan menimbulkan kenyamanan dalam berusaha.
"Ini bonus buat Batam. Kepastian usaha jadi meningkat. Saat ada dua pimpinan pun, Batam tetap bagus. Apalagi satu kepala seperti yang dijanjikan Wakil Presiden," paparnya.
Saat ini di Batam, pengusaha memang masih menunggu dan memantau situasi usai pemilu dan menjelang pergantian pimpinan BP Batam."Secara nasional, atmosfirnya juga begitu. Di media nasional pun, pengusaha besar sudah optimis menunggu hasil dari KPU," jelasnya.
Namun, ada dua hal penting yang harus dipertahankan di Batam, meski pimpinan ikut berganti. "Sistem Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Free Trade Zone (FTZ) harus dipertahankan.
"FTZ Batam sekarang beda dengan yang dulu. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, maka tarif diatur jadi lebih rendah, bebas biaya impor sehingga daya saing musti ditingkatkan. Dengan adanya FTZ dan HPL, itu saja sudah menimbulkan ketenangan dan kenyamanan di Batam," pungkasnya.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Libur Panjang, Ribuan Warga Singapura Melancong ke Batam
Redaktur & Reporter : Budi