jpnn.com - JAKARTA - Para kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta Presiden Joko Widodo menghapus sistem dana transfer dalam bentuk dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana penyesuaian. Alasannya, daerah menganggap sistem transfer dana itu menimbulkan banyak masalah.
"Kami minta sistem transfer dana, tidak usah lagi dalam bentuk DAU, DAK, dana penyesuaian. Enggak ada yang dipisah seperti itu lagi. Malah bikin masalah," ujar Ketua Umum Apkasi, Isran Noor kepada JPNN, Kamis, (29/1).
BACA JUGA: Penuh Senyum, Prabowo Kunjungi Jokowi di Istana Bogor
Isran yang juga Bupati Kutai Timut itu menambahkan, pecairan DAK dari pusat ke daerah sering seret. Akibatnya, daerah sulit untuk menyelesaikan program-program dimulai dari awal tahun.
Isran menambahkan, kepala daerah lantas terkena imbas karena dituduh tidak mampu menggunakan anggaran untuk daerah. "DAK itu biasanya baru turun pertengahan tahun, sudah mau habis masa tahun. Ini yang bikin masalah, kepala daerah lalu dianggap tidak kerja. Petunjuk teknis dibikin-bikin soal SILPA besar karena daerah tidak bisa kerja.
Makanya kami tidak mau lagi, dana transfer seperti dalam bentuk itu lagi," tegas Isran.
BACA JUGA: Plt Kapolri Didesak Copot Kabareskrim
Lebih lanjut Isran mengatakan, APKASI itu berharap pemerintah pusat langsung mengirimkan dana transfer ke daerah masing-masing. Sehingga pemda langsung mengelolanya sendiri.
"Nanti baru dikontrol pemerintah pusat melalui gubernur. Otonomi daerah di kabupaten kota kan sebagai penyelenggara pembangunan. Maka idealnya, ada di kabupaten dana itu," tandas Isran. (flo/jpnn)
BACA JUGA: Sore Ini Prabowo Temui Jokowi di Istana Bogor
BACA ARTIKEL LAINNYA... Imparsial Adukan Pelanggaran HAM Kasus JIS ke Kompolnas
Redaktur : Tim Redaksi