jpnn.com - JAKARTA - Penolakan politisi PDI Perjuangan, Maruarar Sirait atas rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mendapat apresiasi. Sikap Maruarar itu diyakini bukan semata-mata karena persoalan politik, tetapi juga karena pengetahuannya tentang pengelolaan anggaran negara.
Wakil Direktur Pusat Kajian Trisakti (Pusaka Trisakti) Juliaman Napitu Saragih mengatakan, Maruarar sebagai politisi yang lama berkecimpung di Panitia Anggaran DPR sejak awal pemerintahan SBY tentu mengetahui bagaimana melakukan efisiensi anggaran dan memberantas praktik mafia anggaran yang sudah berlangsung lama. Merujuk pada hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) belum lama ini, Juliaman menyebut kebocoran APBN Rp 180 triliun di DPR maupun di instansi pemerintah.
BACA JUGA: Ogah Naikkan BBM, SBY Dituding Utamakan Popularitas
“Bang Ara (sapaan akrab Maruarar, red) pasti mengetahui bagaimana melakukan efisiensi anggaran dan memberantas praktik mafia anggaran yang sudah berlangsung lama sehingga kebocoran itu dapat dialihkan ke subsidi BBM bagi rakyat kecil. Rp 180 triliun itu setara 10 persen subsidi BBM sesuai harapan Bang Ara mempertahankan subsidi BBM 22 persen," ujar Juliaman di Jakarta, Sabtu (30/8).
Juliaman menambahkan, Ara juga menyuarakan agar Pertamina mengimpor BBM langsung tanpa perantara. Menurut Juliaman, hal itu mestinya didukung oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
BACA JUGA: Ciptakan Toilet Portabel demi Mudahkan Jemaah Haji
"Saat ini kan Jokowi-JK mendapatkan warisan pemerintahan lalu yang membiarkan subsidi BBM mencapai 22 persen APBN, karena semakin besar BBM impor makin untung para bromocorah migas dan antek-anteknya. Bang Ara pasti bisa membantu pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memetakan para mafia migas dan jaringannya di pemerintah," ujarnya.
Karenanya, Juliaman menyarankan pemerintahan Jokowi-JK mendatang menghentikan "bom waktu" warisan pemerintahan SBY ini. Selanjutnya, anggaran bisa dialihkan untuk membangun waduk, infrastruktur dan peningkatan sektor-sektor yang langsung dinikmati rakyat kecil tanpa harus terus menggemukan rekening para mafia migas dan kroninya.
BACA JUGA: Resmikan Museum Hakka, SBY Ingatkan Lagi Pentingnya Toleransi
"Bang Ara Sirait dapat dipertimbangkan untuk mengepalai Satgas Pemberantasan Mafia Anggaran dan Mafia Energi karena beliau pasti memiliki pengalaman luas dan memberikan solusi yang realistis dan praktis bukan utopis untuk meningkatkan efisensi anggaran dan penghematan energi, di tengah waktu yang berkejaran dan realita warisan beban fiskal pemerintahan SBY yang tidak bisa dielakkan tapi merupakan tantangan pemerintahan Jokowi-JK, " pungkas Juliaman yang juga Bendahara Repdem Jabar.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Komitmen Jokowi dan Muhaimin Soal Penyusunan Kabinet
Redaktur : Tim Redaksi