APTI Minta Pemerintah Adil kepada Pemangku Kepentingan Tembakau

Kamis, 25 Maret 2021 – 21:16 WIB
Ratusan petani tembakau yang tergabung dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) menggelar aksi demo menolak kenaikan cukai beberapa waktu lalu. Foto dok APTI

jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) meminta pemerintah bisa bersikap adil terhadap petani dan Industri Hasil Tembakau (IHT).

Selama ini, organisasi anti tembakau disinyalir kerap mengintervensi pemerintah dalam penyusunan regulasi terkait IHT.

BACA JUGA: APTI: Sudah Tepat Bila Tarif Cukai SKT Tidak Naik

Ketua APTI Soeseno mengatakan selama ini IHT telah menyumbang banyak pendapatan negara lewat cukai.

Kementerian Keuangan mencatat penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) per November 2020 mencapai Rp146 triliun.

BACA JUGA: Waspada! Deretan Makanan Tinggi Kalori ini Bisa Merusak Program Diet Anda

“Pemerintah melihatnya juga harus balance. Jadi, tidak hanya berpihak semata-mata ke anti tembakau, tetapi juga harus melihat kepentingan tembakau,” ujar Soeseno menanggapi gerakan sejumlah organisasi anti tembakau.

Menurut Soeseno, organisasi anti tembakau tersebut memasukkan agendanya untuk menggaungkan kampanye mereka dengan menyalurkan dana ke sejumlah pihak dan melakukan pendekatan melalui isu kesehatan.

BACA JUGA: Wamentan Pastikan Stok Pupuk Subsidi Cukup  

Salah satunya melalui peringatan bahaya dari merokok. Namun, peringatan-peringatan yang sering digaungkan tersebut dinilai tidak merata.

Peringatan ini lebih banyak dilihat oleh masyarakat kelas menengah ke atas dan berat sebelah ke sudut pandang kepentingan tertentu, sedangkan masyarakat menengah ke bawah tidak terpapar informasi tersebut.

“Jelas, kalau gerakan anti tembakau itu dibiayai dari Bloomberg karena itu terbuka di situsnya. Gerakan mereka biasanya menjelang September itu sudah mulai resesif. Sudah mulai ramai,” tegas Soeseno.

Selain itu, Soeseno juga mewanti-wanti terkait proses pembahasan revisi Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012.

Dia meminta agar pemerintah bisa bersikap adil karena penerapan kebijakan yang bersifat berat sebelah berpotensi menjadi bumerang bagi para masyarakat.

“Pemerintah harus adil. Sampai sejauh ini, IHT terus mengalami penurunan. (Pemerintah), jangan hanya memihak pihak-pihak anti tembakau,” ucap Soeseno.(chi/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Seperti ini Reaksi Istri Aldi Taher Lihat Kelakuan Aneh Suaminya


Redaktur & Reporter : Yessy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler