jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) akan menggelar Rembuk Nasional sekaligus Rapat Pengurus Pusat Pleno (RPP) Ke-1 APTISI 2022 pada 1-3 Juli 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre. Rencananya, Presiden Joko Widodo akan membuka acara sekaligus menjadi keynote speaker.
Narasumber yang akan hadir, yakni Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim, Ketua Komisi X DPR Rl Syaiful Huda, Dirjen Dikti Kemendikbudristek Nizam, Ketua BAN PT Ari Purbayanto. Selain itu, APTISI juga akan menghadirkan narasumber dari para rektor sukses.
BACA JUGA: Desy Ratnasari Sebut Terima Peluru Tajam dari Aptisi dan PTS Papua, Waduh
"Alhamdulillah, persiapan sudah mantap. Target kami adalah 2.500 peserta dan saat ini yang sudah registrasi tercatat ada sekitar 600 peserta," kata Ketua Umum APTISI Prof Budi Djatmiko melalui keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (17/6).
Rembuk Nasional APTISI mengusung tema ‘Menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045: Digitalisasi Berbasis Blockchain, Tantangan Masa Depan dan Reformasi Pendidikan Tinggi'.
BACA JUGA: TIC Gandeng APTISI Dukung Percepatan Penerapan E-Campus
"Ya, digitalisasi ini akan menjadi fokus bahasan kami. Karena selama ini, kan, sistem di Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) masih konvensional, seharusnya sudah digital," paparnya.
Menurut Budi, sistem konvensional cukup menganggu peningkatan mutu pendidikan tinggi Indonesia dan berbagai dampak lainnya. "Ini, kan, tempatnya orang-orang pintar, masa masih konvensional. Nah, itulah yang akan kami bahas, rektor-rektor se-Indonesia kami undang," tutur Budi.
BACA JUGA: Bidik Pengembangan SDM, Kemnaker Gelar Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas
Selain rektor, kata Budi, APTISI juga mengundang pimpinan PTS, yayasan, para dosen, organisasi profesi se-Indonesia, ABBPTSI, APPERTI, HPT, asosiasi dekan dan prodi se- Indonesia, dan sebagainya.
Budi menjelaskan permasalahan yang dibahasa dalam RPP APTISI di Bali nanti, pertama, pembubaran LAM PT akibat pembayaran yang mahal dan dijadikan ajang bisnis. Kedua, uji kompetensi pendidikan kesehatan yang tidak sesuai UU Dikti.
Ketiga, sulit dan lamanya perizinan prodi dan penggabungan PTS. Keempat, masalah pajak PTS/yayasan, PBB yang masih dipungut biaya oleh pemda, dan PPh yang dijadikan objek meningkatkan pendapat negara.
Kelima, permasalahan izin belajar dosen. Keenam, dikotomi PTN dan PTS. Ketujuh, revisi UU Sisdiknas yang tertutup, dan kedelapan digitalisasi kampus yang menantang.
Menurut Budi, permasalahan-permasalahan itu sudah ditindaklanjuti oleh Komisi X dan Kemendikbud di Gedung DPR RI tiga hari yang lalu.
Selanjutnya, kata dia, pihaknya akan mengundang kembali pihak-pihak terkait untuk menuntaskan masalah di atas dan sekaligus mencari solusi dari permasalahan di PTS.
“Maka perlu rembuk nasional,” kata Budi Djatmiko.
"Agar dapat menyelesaikan semua permasalahan PTS secara tuntas, diharapkan para undangan maupun peserta membawa usulan tertulis yang akan kami kompilasi dan akan disampaikan kepada Presiden RI dan Kemendikbudristek,” pungkasnya. (boy/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi