jpnn.com - jpnn.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) Soemitro Samadikoen menilai Bulog gagal melaksanakan amanat pemerintah untuk menstabilkan harga sejumlah komoditas pangan, khususnya gula.
Terbukti tahun 2016 Bulog tidak mampu menstabilkan harga gula saat menjelang Hari Raya Idul Fitri yang lalu yang sampai menembus harga Rp 14.000 per kg.
BACA JUGA: Bulog Bidik Pengadaan Beras 3,7 Juta Ton
Padahal, lanjutnya, pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Rp 12.500/ kg, dan BULOG saat itu juga mengantongi izin impor 100 ribu ton white sugar serta raw sugar 267 ribu ton.
“Mestinya, dengan kegagalan tersebut pemerintah tidak lagi memberikan penugasan impor gula lagi kepada Bulog,” ujar Soemitro, Selasa (7/2).
BACA JUGA: Pemerintah Tetapkan HET Gula Pekan Depan
Sekjen DPN APTRI Nur Khabsin menambahkan, ketika rencana impor digulirkan tahun lalu, Kementerian BUMN menjanjikan kompensasi kepada petani berupa rendemen 8,5 persen.
Janji tersebut dingkari, isapan jempol saja, sehingga petani tetap merugi. Impornya jalan terus rendemennya tetap di kisaran angka 5% sd 6% saja.
BACA JUGA: Berharap Kualitas Raskin Meningkat
Menurut keterangan resmi pemerintah, tingginya harga gula nasional akibat kurangnya stok. Karena itu perlu kebijakan import.
Tahun 2016 Kementerian BUMN menugaskan Bulog untuk mengimpor 100 ribu ton white sugar dan raw sugar 267 ribu ton.
“Impor tersebut selain mengakibatkan petani tebu merugi, juga tidak berpengaruh pada stabilisasi harga gula di tingkat eceran. Anehnya lagi, sebagian gula impor tersebut saat masih berada di gudang”, pungkas Soemitro.
Selain itu, DPN APTRI juga mengingatkan penegak hukum, baik Polri maupun KPK untuk segera mengusut adanya dugaan fee Rp 1000 dari setiap kg raw sugar impor yang diduga diberikan kepada oknum Bulog.
Selain kegagalan menstabilkan harga gula, urgensi pemerintah untuk mengevaluasi Bulog juga terkait kebijakan pembelian pabrik gula PT Gendhis Multi Manis (PT GMM) oleh Perum Bulog pada September 2016.
Akuisisi perusahaan gula swasta di Blora, Jawa Tengah dinilai APTRI menimbulkan tanda tanya besar. Pasalnya, saat ini rencana penutupan 11 pabrik gula BUMN sudah didepan mata.
Seharusnya, Bulog mengambil alih pabrik-pabrik tersebut, tanpa harus mengeluarkan biaya sebagaimana yang dilakukan dengan pembelian PT GMM.
“Hasil kajian Bahana Securitas menyimpulkan bahwa perusahaan tersebut tidak efisien. Tapi anehnya Bulog tetap ngotot membelinya. APTRI sudah menginformasikan juga temuan ini ke Indonesia Coruption Watch bulan lalu. Saat ini masih dikaji,” pungkasnya. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemkab Keok Akhirnya Bayar Raskin ke Bulog
Redaktur & Reporter : Adil