jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyerahkan kepada Bawaslu dan KPU untuk menilai salah atau tidak soal capres Joko Widodo membuka persoalan penguasaan lahan oleh Prabowo Subianto di dalam debat kedua Pilpres 2019.
“Kalau soal apakah ini salah atau tidak, ada Bawaslu dan ada KPU ya, silakan, kami sudah mempercayakan,” kata Maruarar dalam diskusi dengan tema “Batasan Norma Dalam Debat Capres" di Media Center DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/2).
BACA JUGA: Habib Salim PKS Tegaskan Indonesia Butuh Pemimpin Muslim Proumat Islam
Maruarar lantas bicara soal perbedaan kampanye hitam dan kampanye negatif. Menurutnya, kampanye hitam adalah fitnah dan tidak boleh dilakukan oleh siapa pun. Namun, lanjut dia, kalau kampanye negatif, adalah sesuatu yang tidak baik yang menyangkut seseorang dan wajib diketahui publik. “Siapa pun itu, publik berhak tahu,” tegasnya.
BACA JUGA: Jokowi Menang Banyak di Debat Capres Karena 6 Hal Ini
BACA JUGA: Maruf Amin Heran kok Kubu Prabowo - Sandi Sering Rewel
Legislator yang karib disapa Ara itu sangat setuju, jika dibuka siapa-siapa saja yang mendapat hak pengelolaan lahan di negeri ini.
Dia menegaskan, buka saja semua mulai dari dapatnya tahun berapa, di era pemerintahan siapa, apa alasannya, apakah punya rekam jejak sebagai pengusaha atau tidak sehingga bisa mendapatkan dalam jumlah besar.
BACA JUGA: Maruf Amin: Semoga Elektabilitas 01 di Sulsel Semakin Mantap
“Punya record tidak menjadi pengusaha di bidang a, terus tiba-tiba kenapa bisa dapat lahan banyak sekali untuk dikelola,” ungkapnya.
Menurut dia, setiap orang tentu berproses misalnya tumbuh dari pengusaha kecil, menengah, besar.
Namun, ujar dia, bagaimana caranya ketika tiba-tiba menjadi pengusaha besar sekali. “Saya yakin hidup itu penuh dengan proses dan kita menghargai proses itu. Akan sangat beda dengan orang yang tidak berproses,” katanya.(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Maruf Amin Teringat Jasa Syekh Yusuf Al Makassari Al Bantani
Redaktur & Reporter : Boy