jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah untuk memperjuangkan kuota terbaik bagi calon jemaah haji Indonesia.
Dorongan tersebut disampaikan menyusul keputusan pemerintah Arab Saudi yang membuka kuota haji 1443 H bagi 1 juta jemaah.
BACA JUGA: Haji 2022 Kembali Dibuka, Berapa Kuota Jemaah Indonesia?
HNW, sapaan akrab Hidayat Nur Wahid, meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperjuangkan melalui jalur diplomasi tingkat tinggi agar Indonesia mendapat kuota terbaik.
Jika perlu, Presiden Jokowi berkomunikasi langsung dengan raja Arab Saudi supaya mendapatkan kuota terbaik tersebut.
BACA JUGA: Kabar Buruk untuk Calon Jemaah Haji Lansia, Pemerintah Arab Keluarkan Kebijakan Baru
“Sudah ada kepastian dari Saudi untuk membuka kuota haji 1443 H bagi 1 juta jemaah, termasuk dari luar Saudi. Pemerintah Indonesia segera memastikan syarat-syaratnya serta memperjuangkan kuota terbaik untuk calhaj dari Indonesia,” kata HNW, Senin (11/4).
HNW yang juga anggota Komisi VIII DPR RI yang mengurusi masalah keagamaan ini mencatat, pada 2019, jemaah haji sekitar 2,5 juta orang.
BACA JUGA: Gus Yaqut Punya Kabar yang Ditunggu Calon Jemaah Haji, Apa Itu?
Indonesia mendapatkan kuota 218.150 orang.
Artinya, jika jumlah jemaah 1 juta orang pada 2022, minimal Indonesia bisa memperoleh alokasi 87.631 orang.
“Kami mendorong agar kuota Indonesia bisa di atas 100 ribu orang,'' ujarnya.
Hal ini dilakukan agar anteran calon jemaah haji Indonesia tidak makin panjang.
Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini mendesak Kemenag mempersiapkan persoalan teknis keberangkatan haji.
Sesuai kalender Hijriah, pemberangkatan jemaah haji diperkirakan diberangkatkan pada 4 Dzulqa’dah 1443 H atau 5 Juni 2022.
“Kemenag harus mengebut persiapan dan memastikan semuanya dalam keadaan siap,” lanjutnya.
HNW juga meminta Kemenag memastikan seleksi calon jemaah berjalan dengan baik, adil, dan bisa diterima semua calon jemaah tunggu sejak 2020.
Selain itu terkait biaya haji yang harus dibayarkan jemaah (bipih), jangan sampai memberatkan.
Berdasarkan RKAT keuangan haji BPKH, bipih 2022 diproyeksikan Rp 38,745 juta.
Namun, berdasarkan laporan Ditjen PHU Kemenag kepada Komisi VIII DPR RI (16/3), bipih tanpa protokol kesehatan ketat diproyeksikan Rp 42 juta.
“Kami berharap Kemenag mengajukan angka bipih yang lebih rasional dan tidak memberatkan jemaah haji,'' ungkapnya.
Pihak Saudi juga sudah tidak membebani penambahan biaya.
''Semoga keberangkatan jemaah haji Indonesia 2022 berjalan aman tanpa menimbulkan persoalan, baik dalam penentuan calon jemaah haji yang bisa berangkat, alokasi kuota maupun biaya,” tandasnya. (mrk/jpnn)
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Tarmizi Hamdi, Tarmizi Hamdi