JAKARTA – Saksi persidangan dalam perkara korupsi pengadaaan pemadam kebakaran (damkar) di Otorita Batam mengungkapkan bahwa pengadaan damkar di OB karena didasarkan atas arahan dari Ismeth AbdullahNamun para saksi yang dihadirkan mengaku tidak pernah mendengar langsung atau mengonfirmasi perihal arahan dari Ismeth Abdullah yang kini bestatus Gubernur Kepri nonaktif karena menjadi terdakwa .
Pada persidangan di pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin (21/6), saksi yang dihadirkan adalah Basri Harun (mantan Direktur Pengamanan OB), Bachrudin Amir (mantan Ketua Panitia Lelang), serta Ratnawati (mantan pelaksana harian kepala biro keuangan Deputi Administrasi dan Perencanaan OB).
Bachrudin Amir mengungkapkan, dirinya sebagai Ketua Panitia Lelang justru tidak tahu banyak soal proses pengadaan damkar
BACA JUGA: SBY Diminta Tegur Tifatul
Alasan Bachrudin, karena saat pengadaan damkar tahun 2005 berlangsung dirinya tidak banyak terlibat karena terpaksa berhalanganBachrudin mengungkapkan, suatu ketika dirinya pernah dihubungi Nur Setiajit yang menjadi Pimpro Damkar OB tahun 2005
BACA JUGA: Target Bebas Malaria 2030
“Pak Nur bilang pengadaan damkar akan dilakukan dengan PL (penunjukan Langsung)Karena masih ragu, Bachrudin menanyakan hal itu ke Danial M Yunus (Kepala Biro Umum Deputi Administrasi dan Perencanaan OB). “Tetapi saya malah saya disuruh Pak Danial untuk tanda tangani saja semua dokumen pengadaan damkar
BACA JUGA: Desak Tifatul Minta Maaf Terbuka
Katanya ini perintah atasan,” ucapnya.Sementara Basri Harun dalam kesaksiannya mengungkapkan, dirinya pernah membuat surat ke Ketua OB yang isinya usulan pengadaan damkar untuk OBMenurut Basri, surat usulan itu tertanggal 4 JAnuari 2005Namun saat Jaksa Penuntut Umum (JPU) menanyakan kapan surat itu ditandatangani, apakah sebelum atau sesudah pengadaan damkar tahun 2005, Basri mengaku tidak ingat lagi.
Menurut Basri, dirinya bukanlah pihak yang menyusun surat usulan ituSebab, pembuatnya adalah Nur Setiajit yang menjadi Pimpro Pengadaan Damkar tahun 2005“Saat saya tanda tangan, kolom tanggalnya masih kosong,” ujar Basri.
Namun Basri mengaku pernah mengikuti rapat pengadaan damkar yang dipimpin Deputi Administasi dan Perencanaan OB, M Prijanto“Katanya rapat itu untuk menindaklanjuti arahan pimpinan tentang pengadaan damkar,” ujar Basri.
“Apakah saudara saksi pernah menerima atau mendengar langsung arahan dari saudara terdakwa (Ismeth Abdullah)?” tanya ketua majelis Tjokorda Rai SuambaMendengar pertanyaan itu, Basri mengaku tidak pernah melihat atau mendengarnya.
Hal senada juga diungkapkan RatnawatiDirinya pernah diajak ikut rapat yang dipimpin Prijanto“Dalam pengantar rapat, Pak Deputi (Prijanto) mengatakan rapat itu untuk menindaklanjuti arahan ketua (Ismeth),” ujar Ratna.
Namun Ratna mengaku tidak pernah mendengar langsung soal arahan ituRatna hanya mengaku melihat salinan disposisi dari Ismeth.
Ratna justru menuturkan, saat rapat pengadaan damkar sebenarnya anggaran di Deputi Adren OB hanya Rp 1,4 miliarNamun Prijanto justru memerintahkan Ratnawati untuk melakukan revisi anggaran“Pergeseran anggaran itu biasa dilakukan dan selalu disetujui Menteri Keuangan,” ujarnya.
Saat ditanya apakah pergeseran anggaran itu harus melalui persetujuan Ismeth selaku ketua Otorita, Ratnawati menegaskan bahwa hal itu tidak perlu persetujuan dari Ismeth“Pergeseran anggaran itu cukup di deput, jadi sampai di Pak Prijanto saja,” pungkasnya.
Menanggapi kesaksian dari tiga saksi tersebut, Ismeth mengatakan bahwa dirinya memang tidak pernah memberikan arahanNamun baik Basri, Bachrudin maupun Ratnawati tetap bertahan pada kesaksian masing-masing.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Anggodo Punya Kronologi, Bibit-Chandra Punya Alibi
Redaktur : Tim Redaksi