jpnn.com - JAKARTA - Pengamat Politik dari Universitas Indonesia (UI), Arbi Sanit menilai lemahnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memengaruhi perolehan suara PDI Perjuangan pada pilkada serentak, Desember 2015 mendatang.
"Bebagai kelemahan pemerintahan Jokowi dan isu ketamakan PDI Perjuangan dalam mengejar jabatan seperti rangkap jabatan menteri dari PDIP yang tidak mundur dari DPR, kalau efektif dimanfaatkan lawan politik PDIP, akan membuat perolehan suara PDIP merosot. Tanpa kinerja yang prorakyat dan ditambah gambaran ketamakan para elit PDIP, akan membuat para pemilih lari dari PDIP," kata Arbi, saat dihubungi, Senin (14/9).
BACA JUGA: Berantas Narkoba, Buwas Bilang Harus Berlari Cepat
Masyarakat lanjutnya, akan percaya jika lawan politik memainkan isu tersebut. "PDIP akan kehabisan energi karena energi yang ada digunakan untuk memborong semua kekuasaan sehingga kerja untuk rakyat menjadi terabaikan," jelasnya.
BACA JUGA: Biaya Kunker ke AS, Fadli Zon: Saya Nombok
Arbi Sanit
Terlebih menurut Arbi, basis masa PDIP wong cilik yang paling rentan terhadap lemahnya kinerja pemerintahan yang dipimpin PDIP ini. "Saat ini yang paling merasakan kekusahan hidup kan wong cilik yang merupakan basis masa PDIP. Mereka tidak akan lagi percaya untuk memilih pemimpin dari PDIP," tegasnya.
BACA JUGA: Tingkatkan Pariwisata, Rizal Ramli Gandeng Tiga Menteri Ini
Dia melihat daerah-daerah yang selama ini menjadi lumbung suara PDIP akan merasakan dampak ini. "Saya lihat Jawa Tengah akan sangat merasakan dampaknya. Dua elit PDIP yang rangkap jabatan itu berasal dari Jateng, Puan Maharani dan Tjahjo Kumolo," ungkapya.
Calon yang paling kuat di PDIP seperti Walikota Surabaya, Tri Rismaharini pun menurutnya akan merasakan dampak ketidakbecusan PDIP di tingkat pusat. Masyarakat akan berpikir untuk apa memilih kepala daerah dari PDIP jika pada akhirnya para kepala daerah itu hanya tunduk pada partai seperti yang terjadi dalam hubungan Megawati dengan Jokowi.
"Masyarakat punya gambaran bahwa bagaimanapun hebatnya kader PDIP, tetap saja petugas partai yang tunduk pada kekuasaan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Tentu orang melihat, jika Jokowi saja bisa diatur-atur oleh Megawati, tentunya kepala daerah akan lebih mudah diatur lagi. Masyarakat tidak ingin memiliki pimpinan yang hanya tunduk pada ketua umum dan tidak peduli pada rakyat," tegasnya.
Dia membandingkan suara Partai Demokrat rontok setelah diterpa isu korupsi. "Suara PDIP akan rontok dengan isu ketamakan seperti rangkap jabatan," pungkasnya. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kebakaran Hutan Sumatera, Polri Selidiki Tiga Perusahaan
Redaktur : Tim Redaksi