Argo Bilang Begini Soal Sikap Polri Menangani Aksi Tolak Perpanjangan PPKM

Rabu, 28 Juli 2021 – 17:06 WIB
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni (kiri) dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono (kanan) pada FGD yang digelar Humas Polri, Rabu (28/7/2021). Foto: Ist for jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Prabowo Argo Yuwono mengatakan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih tinggi.

Jumlahnya mencapai 3.239.936 kasus positif Covid 19 per 27 Juli 2021.   

BACA JUGA: Kecam Kekerasan yang Dilakukan 2 Oknum POM AU, Moeldoko Ingatkan Arahan Presiden

Dari jumlah itu pasien sembuh 2.596.820 jiwa dan korban meninggal mencapai 86.835 orang.

Tingginya jumlah masyarakat yang terpapar membuat pemerintah memperpanjang pelaksanaan PPKM Level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus.

Argo mengakui ada penolakan dari masyarakat terkait kebijakan pemerintah itu.

BACA JUGA: Sahroni Sudah Ingatkan Jangan Jadikan Pandemi Alat Politik Sebelum Isu Demo Muncul

Bahkan, penolakan yang tadinya bersifat personal memiliki kecenderungan menjadi gerakan massa yang terkonsolidasi.

Hal itu terlihat dengan munculnya aksi penolakan di sejumlah daerah.

BACA JUGA: Oknum POM AU Injak Kepala Seorang Warga, Anggota Dewan Singgung Sumpah Prajurit

Meski demikian, Polri menurutnya tetap mengutamakan pendekatan persuasif dalam menangani aksi-aksi tersebut.

"Karenanya, pemolisian masyarakat yang berbasis komunitas perlu untuk lebih ditingkatkan."

"Sebagai upaya persuasif dalam membangun kesadaran masyarakat yang patuh dan disiplin pada protokol kesehatan."

"Hal ini pada gilirannya akan menghasilkan dukungan penuh kepada pemerintah dalam setiap kebijakan menekan kasus Covid 19,” ujar Argo dalam sambutannya pada Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Humas Polri secara virtual, Rabu (28/7).

Argo juga mengatakan Polri bersama TNI kini mengutamakan program vaksinasi dan pembagian bantuan sosial (bansos) dalam membantu pemerintah mengendalikan pandemi COVID-19.

Kepolisian akan membuat posko di tempat-tempat mobilitas masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan edukasi kepada masyarakat, selain di markas kepolisian daerah maupun kepolisian resor yang ada di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Syahroni mengapresiasi kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membantu pemerintah menangani COVID-19.

Menurutnya, Polri tidak hanya membantu dalama menegakkan aturan dan menyosialisasikan protokol kesehatan, tetapi juga ambil bagian melaksanakan vaksinasi nasional.

Bahkan, vaksinasi dilakukan hingga ke tingkat kepolisian sektor.

"Jadi, Polri telah melakukan yang terbaik dalam menangani pandemi Covid-19, melaksanakan vaksinasi hingga ke tingkat Polsek," ujar Syahroni dalam webinar yang diselenggarakan Divisi Humas Polri, Rabu (28/7) siang.

Ahmad Sahroni kemudian menyampaikan harapannya agar semua pihak saling tolong menolong untuk mengatasi pandemi COVID-19, sehingga pandemi bisa ditekan.

Sahroni juga mengapresiasi langkah restorasi justice yang dilakukan Polri, di mana mengedepankan fungsi edukasi daripada memproses hukum pelanggar kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Dalam kesempatan kali ini Sahroni meminta agar Polri melakukan tindakan hukum bagi penyebar kabar bohong terkait pandemi COVID-19.

"Tetap semangat dan tetap humanis," kata Ahmad Sahroni.

Pandangan senada dikemukakan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti.

Dia juga mengapresiasi langkah Polri bersama TNI ikut mengendalikan penularan Covid-19.

"Ini sangat bermanfaat bagi masyarakat," katanya.

Poengky menyambut baik gagasan mengedepankan peran masyarakat dalam menekan penularan Covid-19 melalui gerakan 'Pemolisian Masyarakat Berbasis Komunitas Menuju Masyarakat Yang Patuh Prokes 5M' dalam rangka menekan penularan Covid-19.

Poengky kemudian menyebut beberapa program 'Pemolisian Berbasis Komunitas' yang sudah menunjukkan hasil nyata.

Antara lain program 'Kampung Tangguh' di seluruh Indonesia yang dibentuk dengan mengedepankan sifat kegotong royongan masyarakat, dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

“Masyarakat mampu memperkuat diri mereka, meningkatkan disiplin, dan bertangggung jawab pada sesama,” katanya.

Sementara itu, sosiolog Universitas Nasional Jakarta Ermawati Chotim mengatakan masyarakat Indonesia memiliki modal kedermawanan yang tinggi untuk mendukung gerakan 'Pemolisian Berbasis Komunitas Dalam Menekan Penularan Covid 19'.

Menurutnya, Indonesia bahkan pernah dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia karena warganya mudah beramal, suka menolong orang dan gampang bersedia menjadi sukarelawan.

Untuk itu Ermawati menyarankan pemerintah mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembentukan gerakan pemolisian berbasis komunitas dalam menekan penularan Covid-19.

“Proses tersebut tidak harus selalu terlembagakan tetapi dapat terjadi secara cair dalam waktu dan tempat tertentu,” katanya.(gir/jpnn)


Redaktur & Reporter : Ken Girsang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler